Salin Artikel

Prabowo Usul TKN Jadi Gerakan Solidaritas Nasional, Presiden Ke-8 Jadi Ketua Dewan Pembina

Prabowo menyampaikan ini dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama cawapres pemenang pemilu, Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik pengusungnya, serta relawan.

"Pak Rosan dan para teman-teman sekalian.TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Tapi jangan kita, paguyuban ini saya mohon jangan bubar," kata Prabowo dalam sambutannya di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Saya mengusulkan paguyuban ini kita beri nama Gerakan Solidaritas Nasional," ucap dia.

Prabowo mengatakan, nantinya Gerakan Solidaritas Nasional akan menjadi satu paguyuban yang terdiri dari perwakilan semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah.

Di situ, kata Prabowo, semua kalangan bersatu menuju Indonesia emas.

Prabowo juga menyarankan Rosan Roeslani yang merupakan Ketua TKN menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional.

"Jadi kalau sudah demikian, bagaimana kita mandaulat ketua TKN langsung saja menjadi ketua Gerakan Solidaritas Nasional, bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak?" kata Prabowo.

"Setuju," jawab dia.

"Perlu voting atau tidak? Nanti ada alasan yang bilang tidak demokratis," tutur Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengusulkan agar nantinya Presiden ke-8 RI menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Nasional.

"Dan nanti ketua dewan pembinanya adalah presiden Republik Indonesia yang ke-8," ucap Prabowo.

Adapun Prabowo-Gibran dinyatakan menang dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Rabu (20/3/2024), Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara.

Selanjutnya, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menghimpun 27.040.878 suara.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/19482991/prabowo-usul-tkn-jadi-gerakan-solidaritas-nasional-presiden-ke-8-jadi-ketua

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke