PKS Putuskan Maju Terus Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan PKS akan maju terus untuk mendorong hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Pasalnya, Majelis Syura PKS telah mengamanatkan kepada para pengurus untuk mengawal sengketa Pilpres 2024 hingga hak angket DPR.

HNW menyebut, PKS akan menyukseskan hak angket bersama fraksi di DPR lainnya.

"Betul akan maju terus. Dan ditugaskan Fraksi PKS untuk menyukseskan hak angket bersama fraksi-fraksi lainnya," ujar HNW saat dimintai konfirmasi, Senin (25/3/2024).

Akan tetapi, terkait upaya yang sudah dilakukan oleh para anggota Fraksi PKS untuk hak angket ini, HNW mengatakan ranah tersebut berada di Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Dia menyebut Jazuli sudah diamanahkan untuk menindaklanjuti perihal sikap para anggota Fraksi PKS di DPR dalam hak angket.

"Untuk operasionalnya kewenangan sudah diamanahkan ke ketua fraksi untuk menindaklanjuti," imbuhnya.

Sementara itu, Jazuli belum membalas pesan singkat wartawan terkait sikap Fraksi PKS di hak angket ini.

Sebelumnya, PKS memutuskan untuk mengawal proses gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai tuntas.

Adapun PKS telah menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS ke-X di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (23/3/2024).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu membeberkan MMS PKS ke-X menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Majelis Syura mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas. Tim hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi," ujar Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Syaikhu menjelaskan, tim hukum PKS telah mengajukan gugatan ke MK terkait Pileg 2024.

Dia berharap MK bisa memproses sengketa Pemilu 2024 secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen.

"Tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” ucapnya.

Kemudian, Syaikhu mengatakan bahwa Majelis Syura PKS juga mengamanatkan kepada Fraksi PKS DPR untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional DPR.

“Sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui fraksi di DPR RI terus berupaya mendorong digulirkannya hak angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan,” jelas Syaikhu.