"Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
Dia mengatakan, 15 provinsi dimaksud adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Kemudian, enam provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda," ujar Agus.
Kerawanan tersebut, antara lain berupa konflik SARA (suku, agama, ras, antargolongan); konflik di antara pasangan calon; bentrok antarpendukung fanatik; konflik elite politik; konflik di daerah basis partai politik tertentu; hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.
Selain itu, ada enam provinsi yang memiliki kerawanan tingkat sedang yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timmur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Agus mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak lebih rawan dibandingkan pemilihan presiden dan legislatif.
Pasalnya, potensi kerusuhan antarpendukung lebih besar sedangkan jumlah alat dan perlengkapan keamanannya terbatas.
Selain itu, konflik SARA dapat terjadi di sejumlah daerah apabila ada penggunaan isu politik identitas dalam pelaksanaan pilkada.
"Hal tersebut berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga," ujar Agus.
Untuk diketahui, Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/15345571/panglima-tni-ungkap-ada-15-provinsi-dengan-kerawanan-tinggi-pada-pilkada