Salin Artikel

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Hal ini menjawab pertanyaan saksi PDI-P, Almunardin, yang bertanya alasan KPU baru menyelesaikan rekapitulasi sehari sebelum pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024, berbarengan dengan Provinsi Maluku.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari juga menanyakan hal serupa kepada Ummi Wahyuni dalam rapat pleno di kantor KPU pusat pada Selasa (19/3/2024).

Hasyim bahkan menyoroti keikutsertaan KPU Jawa Barat di Pemilu 2019, yang disebut lebih cepat.

Saat itu, KPU Jawa Barat sudah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pusat pada 9 Mei 2019, tepat 12 hari sebelum penetapan tanggal 21 Mei 2019.

"Penetapannya itu 21 Mei 2019, berarti kira-kira 12 hari sebelum penetapan, masuk kategori pertengahan. Kalau sekarang kan tanggal 19, satu hari sebelum penetapan. Kira-kira alasannya apa, silakan dijelaskan," tanya Hasyim dalam rapat pleno.

Menanggapi hal itu, Ummi Wahyuni menyebutkan beberapa alasan yang membuat keterlambatan rekapitulasi Jawa Barat.

Dia menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya pun menjadi yang terbanyak, yakni 140.457 TPS dengan jumlah 35 juta lebih pemilih.

Selain itu, menurut Ummi, Jawa Barat memiliki 153 daerah pemilihan (Dapil).

"Kami mohon maaf dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami punya 153 daerah pemilihan, (terdiri dari) 11 DPR RI, 15 untuk DPRD provinsi, dan 53 dapil untuk DPRD kabupaten/kota," kata Ummi.

Menurut dia, lima tahun lalu, TPS di Jawa Barat berjumlah sekitar 138.000 lebih, sedangkan saat ini berjumlah 140.457 TPS.

Di sisi lain, pihaknya juga sempat menunda rekapitulasi provinsi lantaran beberapa kabupaten/kota belum selesai merekapitulasi hasil pemungutan suara.

Salah satu kabupaten/kota yang saat itu belum selesai adalah Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, yang memiliki 1.222 TPS.

"Kemarin di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan ini sudah menggunakan tujuh panel dengan dua shift. Kami juga memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja sungguh-sungguh, siang malam," ujar Ummi.

Diketahui, Jawa Barat menjadi provinsi ke-36 yang perolehan suaranya direkapitulasi di tingkat nasional oleh KPU RI.

Sementara itu, masih ada dua provinsi yang belum direkapitulasi secara nasional, yakni Papua dan Papua Pegunungan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/19450551/kpu-jawa-barat-ungkap-alasannya-baru-rekapitulasi-nasional-sehari-sebelum

Terkini Lainnya

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke