Salin Artikel

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Hal ini disampaikan Abdul Halim merespons pertanyaan mengenai mengapa bukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang bertemu Jokowi, melaikan dua menteri dari PKB yaitu dirinya dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

"Jadi begini, itu yang menghadap kan saya sebagai menteri terus dititip salam, memang enggak ada urusannya dengan koalisi, dengan PKB secara institusi," kata Abdul Halim di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Halim mengungkapkan, dirinya dan Ida mengaku meminta waktu untuk bertemu Jokowi dalam kapasitas sebagai pembantu presiden.

Namun, sebelum bertemu Jokowi, mereka mendapatkan titipan salam dari Muhaimin Iskandar untuk disampaikan kepada Jokowi.

"Urusannya saya sebagai menteri, Bu Ida sebagai menteri lapor presiden. Jadi saya dan Bu Ida yang minta waktu. Nah, kebetulan pas mau berangkat ketemu Ketum terus titip salam," ujar Abdul Halim.

Dia pun membantah apabila PKB ditawari kursi pemerintahan Prabowo Subianto kelak saat bertemu dengan Jokowi.

"Siapa yang bikin isu itu, tanya yang bikin isu, enggak ada," katanya menegaskan.

Abdul Halim menjelaskan bahwa dirinya dan Ida menghadap Jokowi untk melaporkan kinerja kementeriannya masing-masing sekaligus menyampaikan terima kasih karena telah diizinkan menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Selain itu, Abdul Halim dan Ida juga meneruskan salam dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar karena telah diberi kesempatan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Dia mengatakan, keikutsertaan Muhaimin sebagai cawapres telah menciptakan efek ekor jas yang mendongkrak suara PKB di beberapa daerah.

"Itulah yang kemudian kita laporkan dan Pak Presiden juga memberikan apresiasi, ya syukurlah PKB. Terus diakhiri, karena Ketum kirim salam ke Pak Presiden, wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik ke Ketua Umum, gitu aja," ujar Abdul Halim.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/19243101/mendes-abdul-halim-sebut-pertemuan-dengan-jokowi-tak-berkaitan-dengan

Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke