2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Majelis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak PKB untuk bergabung mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat memanggil dua menteri PKB ke Istana, Jakarta.

Maman mengatakan, Jokowi memuji pencapaian PKB di Pileg 2024 saat memanggil kedua menteri tersebut.

Adapun PKB merupakan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"Enggak, yang kita baca adalah pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman lah kepada ketua umum kami yaitu Gus Muhaimin," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Maman menjelaskan, pada Pileg 2024 ini, perolehan suara PKB naik secara signifikan.

Menurutnya, PKB berbeda dengan partai lain yang justru tidak memperoleh suara banyak, meski punya dukungan besar.

"Termasuk Gerindra kan. Gerindra punya calon presiden, tapi suaranya tidak terlalu naik seperti kenaikan PKB ataupun Golkar," tuturnya.

Sementara itu, terkait keputusan politik PKB, Maman menegaskan hanya ada satu pintu, yakni melalui rapat antara Majelis Syura PKB dan Muhaimin Iskandar selaku Ketum PKB.

Lagipula, kata dia, pengumuman Pilpres 2024 masih tanggal 20 Maret besok.

"Itu biasanya para kiai diundang tentang pilihan itu. Kita hari ini masih fokus menunggu tanggal 20 Maret bagaimana hasil pilpres itu," imbuh Maman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dua menteri asal PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Pertemuan kedua menteri ini diyakini bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR.

Pertemuan ketiganya berlangsung selama satu setengah jam, antara pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.

Usai pertemuan, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait rencana pengajuan hak angket.

"Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri," kata Abdul Halim.

Diketahui, Fraksi PKB telah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan kontestasi politik nasional ini.

Bahkan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sejauh ini sudah ada lima anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna.

Menurut Abdul Halim, selama ini hubungan partainya dengan Jokowi baik-baik saja. Pertemuan kemarin dilakukan dalam rangka untuk melaporkan perolehan suara PKB yang meningkat pada Pemilu 2024.