Salin Artikel

Hasil Rekapitulasi KPU: PDI-P Raih Suara Terbanyak di Papua Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih suara terbanyak di Provinsi Papua Tengah dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal ini diketahui dari rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU RI untuk Provinsi Papua Tengah pada Minggu (17/3/2024) malam.

Hasil rekapitulasi ini dibacakan Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni dan disahkan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

PDI-P unggul dengan perolehan 289.738 suara. Di bawah partai dengan logo banteng moncong putih itu, ada Partai Golkar.

Partai Golkar dengan perolehan 256.718 suara di Papua Tengah. Sementara itu, di posisi ketiga ada Partai Nasdem dengan dengan 157.978 suara.

Berikut perolehan suara partai politik peserta pemilu di Provinsi Papua Tengah:

1. PKB: 24.173 suara

2. Gerindra: 50.644 suara

3. PDIP: 289.738 suara

4. Partai Golkar: 256.718 suara

5. Partai NasDem: 157.978 suara

6. Partai Buruh: 11.538 suara

7. Partai Gelora: 3.796 suara

8. PKS: 30.158 suara

9. PKN: 6.465 suara

10. Partai Hanura: 5.152 suara

11. Partai Garuda: 2.256 suara

12. PAN: 119.726 suara

13. PBB: 16.978 suara

14. Partai Demokrat: 7.660 suara

15. PSI: 90.402 suara

16. Partai Perindo: 6.918 suara

17. PPP: 41.57P suara

18. Partai Ummat: 4.813 suara

Total ada 1.133.480 suara yang sah dan tidak sah dengan rincian 1.126.683 suara sah dan 6.797 suara tidak sah.

Sebagai informasi, KPU RI telah melakukan rekapitulasi nasional suara pada 33 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Hari ini, Senin (18/3/2024) lembaga penyelenggara pemilu itu akan menyelesaikan lima provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi.

Lima Provinsi yang akan direkap oleh KPU RI adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Rencananya, KPU bakal langsung mengumumkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara pada lima provinsi tersisa.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/18/06062611/hasil-rekapitulasi-kpu-pdi-p-raih-suara-terbanyak-di-papua-tengah

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke