Seruan Salemba, Akademisi Kritik Bansos sebagai Politik Gentong Babi Pemerintahan Jokowi

Kritik ini merupakan salah satu poin penilaian akademik dari pada cendekia itu atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Instrumentalisasi bantuan sosial (pork barrel politics) dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan," kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Valina Singka Subekti di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Para akademisi berpandangan, kebijakan pemerintah dalam menghapus kemiskinan seharusnya dilakukan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang, bukan sebatas memberikan bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah semestinya juga meningkatkan kapasitas penduduk usia muda dengan memberi akses pendidikan setinggi-tingginya.

"(Agar) memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian dan beragam produk budaya," kata Valina.

Dalam seruan yang bertajuk Seruan Salemba ini, para akademisi juga mengkritik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Padahal, konstitusi telah mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.

"Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisasi yudisial), yang makin meruntuhkan demokrasi," kata Guru besar UI Sulistyowati Irianto.

"Yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan," ujar Sulis.

Para akademisi pun mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Hal ini merupakan dalah satu poin dalam Seruan Salemba yang dibacakan oleh para akademisi dalam acara bertajuk "Universitas Memanggil" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

"Mendukung parlemen (DPR RI) untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsu menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif agar dapat dipertanggungjawabkan," kata akademisi UNJ, Ubedillah Badrun.

Mereka juga menyerukan agar ada reformasi hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hidup orang banyak.