Salin Artikel

Kepala Imigrasi Atambua Minta 2 Mobil dan 36 Motor, Silmy Karim: Kurang Itu

Permintaan itu disampaikan Indra saat Silmy mengunjungi Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Turiskain, Atambua. Pos ini berbatasan dengan Timor Leste.

"Untuk menunjang teman-teman dalam melakukan kegiatan perlintasan," ujar Indra, Jumat (8/3/2024).

Indra mengatakan, permintaan itu disampaikan karena kini Atambua memiliki cakupan wilayah keimigrasian di tiga kabupaten yakni, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara keseluruhan, terdapat tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) aktif, satu PLBN yang akan diresmikan presiden, dan empat PLBT.

Di wilayah Kanim Atambua terdapat 127 personel, jumlah yang cukup banyak untuk TPI Kelas II.

"Kami mohon dengan hormat bapak mungkin bisa mengabulkan permintaan tersebut karena untuk mendukung kinerja dari teman-teman itu sendiri di sini," kata Indra.

Menanggapi permintaan itu, Silmy mempertanyakan apakah permohonan agar Kanim TPI II Atambua mengatakan tambahan dua mobil dan 36 sepeda motor tersebut cukup.

"Itu tadi hanya untuk di sini saja atau untuk keseluruhan PLBT/PLBN. Keseluruhan? Kurang itu," kata Silmy.

Tidak hanya itu, Silmy juga meminta agar kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan keimigrasian, baik menyangkut gedung kantor, fasilitas TNI-Polri selaku mitra, hingga kelengkapan teknologi informasi.

Dia mengatakan, ingin petugas Imigrasi bisa bekerja dengan optimal dan tidak terhambat oleh masalah sarana dan prasarana.

"Bayangan saya, ini fasilitasnya juga diperbaiki kemudian juga alat komunikasinya agar nanti kita harus juga memperkenalkan IT di lintas batas tradisional," ujar Silmy.

Sebelum ke Atambua, Silmy dan rombongannya mengecek kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan Kanim Kupang.

Kemudian, dia bertolak ke Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) di Turiskain setelah menempuh perjalanan via udara.

Dari Motaain, rombongan Silmy melanjutkan kunjungan kerja ke Dili, Timor Leste untuk menemui Dirjen Imigrasi negara tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/09/07475621/kepala-imigrasi-atambua-minta-2-mobil-dan-36-motor-silmy-karim-kurang-itu

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke