KPK Diharap Cermati Pengadaan Selain Kelengkapan Rumah Jabatan di Setjen DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharap mau mendalami mata anggaran di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR), setelah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat kelengkapan rumah jabatan DPR.

Menurut Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, potensi rasuah pengadaan barang dan jasa lain oleh Setjen DPR juga perlu ditelusuri KPK.

"Ini kan salah satu anggaran yang selama ini banyak dialokasikan dengan alasan untuk memfasilitasi kerja anggota DPR. Saya kira perlu juga dilihat pada mata anggaran yang lain," kata Anwar saat dihubungi pada Kamis (7/3/2024).

Menurut Anwar, Setjen DPR kerap tidak membuka Rencana Kerja Anggaran dan selalu beralasan pengadaan sesuai kebutuhan DPR ketika dipertanyakan.

"Jangan-jangan pengadaan-pengadaan fasilitas tersebut juga banyak yang bermasalah dalam PBJ (pengadaan barang dan jasa)-nya," ucap Anwar.

Anwar mengatakan, penyidikan kasus itu merupakan momentum supaya DPR membuka alokasi anggaran dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada publik.

"Supaya bisa klir apakah di lingkungan dewan kita ini bersih atau tidak. Apalagi dalam IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia sesuai data TII (Transparency International Indonesia), DPR adalah lembaga terkorup," ucap Anwar.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2024) mengatakan, pencegahan dilakukan supaya mereka kooperatif dan selalu hadir dalam setiap panggilan pemeriksaan dari tim penyidik. Pencegahan dilakukan sampai Juli 2024.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari pihak KPK, ketujuh orang tersebut adalah Indra; Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI, Hiphi Hidupati; dan Direktur Utama (Dirut) PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho.

Lalu, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan pihak swasta bernama Edwin Budiman.

Indra memang pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 31 Mei 2023 dalam proses penyelidikan.

Ali mengatakan, KPK sudah menetapkan lebih dari 2 orang tersangka terkait penyidikan dugaan rasuah itu.

Menurut Ali, para tersangka diduga melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa rumah dinas yang diduga dikorupsi meliputi kelengkapan ruang tamu sampai kamar tidur. Peristiwa itu terjadi pada kurun 2020.

Negara diperkirakan mengalami kerugian sampai miliaran akibat dugaan korupsi itu.