BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Salin Artikel

Jokowi: Jumlah UMKM Kita 65 Juta dan Penyerapan Tenaga Kerja 97 Persen

UMKM juga menyumbang produk domestik bruto (PDB) hingga 61 persen dari PDB Tanah Air.

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61 persen, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen, sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

"Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah," katanya lagi.

Jokowi pun memberi apresiasi kepada BRI atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan perbankan digital hingga ke tingkat warung kecil.

Saat ini, BRI mengelola 740 ribu agen BRILink dan transaksi tahunan mencapai Rp 1.400 triliun.

Inisiatif ini dianggap telah mengurangi dominasi rentenir dan memperkuat sektor keuangan mikro.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan penjenamaan (branding), sebagai faktor penting dalam memperkuat daya saing dan kemampuan ekspor UMKM Indonesia.

“Dengan kemasan seperti ini, ini usaha kecil usaha rumah tangga kreditnya Rp 5 juta tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong, bank mendorong, pemerintah mendorong," kata Jokowi.

"Ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan Malaysia, dan kreditnya baru Rp 5 juta di PNM Mekaar,” ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/16040301/jokowi-jumlah-umkm-kita-65-juta-dan-penyerapan-tenaga-kerja-97-persen

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Bagikan artikel ini melalui
Oke