Salin Artikel

Jokowi Cuma Senyum Saat Ditanya Lagi soal Gabung Golkar

Hal itu terjadi usai Presiden memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sebelum berangkat ke Australia pada Senin (4/3/2024).

Mula-mula, Presiden menyudahi sesi tanya jawab dengan wartawan. Namun, wartawan masih sempat menanyakan satu pertanyaan untuk Kepala Negara.

"Pak, setelah pensiun jadinya ke masuk Golkar atau balik Solo?" tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan itu, Presiden tidak memberikan jawaban. Sambil beranjak meninggalkan podium, Kepala Negara hanya tersenyum dan terus berjalan meninggalkan kerumunan wartawan.

Presiden Jokowi terus berjalan meninggalkan lokasi konferensi pers menuju ke landasan pacu tempat Pesawat Kepresidenan Indonesia I yang akan membawanya menuju Australia.

Di belakang Presiden ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tampak berjalan mengikuti.

Sambil berjalan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat memberiman sedikit komentarnya.

"Pensiun saja belum, (sudah) ditanya gitu," celetuk Pratikno menanggapi wartawan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat merespons isi soal dirinya yang disebut akan bergabung ke Partai Golkar usai masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir.

Presiden tidak memberikan bantahan terkait isu tersebut. Akan tetapi, Kepala Negara juga tidak memberikan jawaban yang tegas.

"Saya setiap hari masuk istana," ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

Untuk diketahui, Jokowi sendiri sedianya hingga kini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Namun, hubungan Kepala Negara dengan partai banteng renggang sejak putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Sebabnya, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres pada pemilu presiden.

Adapun isi Jokowi bergabung ke Golkar sempat berembus pada Desember 2023.

Kala itu, ketika hendak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tokyo, Jepang, Jokowi mengenakan setelan jas yang dilengkapi dasi berwarna kuning, warna yang identik dengan Golkar.

Saat ditanya perihal dasi kuning yang jarang dikenakan, Jokowi tak memberikan jawaban tegas. 

"Masa enggak tahu (artinya)?" kata Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali ditanya perihal dasi kuning ini. Presiden bilang, ia nyaman dengan warna kuning. "Nyaman," katanya singkat.

Meski Jokowi masih berstatus sebagai anggota PDI-P, menurut Airlangga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu milik semua partai karena kedudukannya sebagai Presiden dianggap sebagai tokoh nasional.

"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan (beliau adalah) tokoh nasional, dimiliki semua partai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar sekaligus ketua umum ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir berdoa agar Jokowi benar-benar bergabung ke partainya.

Bahkan, Adies meyakini bahwa semua kader Partai Golkar pasti senang jika Jokowi bergabung ke Golkar.

"Kalau Ormas MKGR tentu kita sangat senang. Saya rasa bukan hanya Golkar, semua partai kalau Pak Jokowi gabung ke mana, kader partainya pasti senang. Kalau saya sebagai kader Golkar dan Ketum MKGR, saya pasti senang," ujar Adies saat ditemui di Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/14465081/jokowi-cuma-senyum-saat-ditanya-lagi-soal-gabung-golkar

Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke