Salin Artikel

Jokowi Ingatkan Daerah Prioritaskan Transportasi Massal Antisipasi Kemacetan

Hal ini dikatakan Jokowi saat meresmikan Terminal Samarinda Seberang dalam kunjungan kerjanya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/2/2024).

Mulanya, Kepala Negara mengaku banyak melihat kemacetan di kota-kota besar.

"Kalau kita lihat dari kota ke kota, di mana pun sekarang ini macet, macet. Termasuk saya lihat di Samarinda, termasuk saya lihat di Balikpapan, termasuk saya lihat di Banjarmasin," kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Oleh karena itu, ia meminta transportasi massal dan transportasi umum yang aman dan nyaman serta terintegrasi didorong realisasinya agar penggunaan kendaraan pribadi terus berkurang.

Ia lantas menceritakan potret macetnya ibu kota Jakarta. Di kota metropolitan ini, kemacetan terjadi hampir di setiap titik meski ada banyak transportasi umum.

"Oleh sebab itu, kota-kota selain Jakarta harus mempersiapkan diri pentingnya transportasi umum, pentingnya transportasi massal," sambungnya.

Lebih lanjut Kepala Negara berharap, keberadaan terminal mendorong masyarakat berbondong-bondong mulai menggunakan transportasi umum.

Terlebih, kendaraan di terminal itu nantinya akan melayani banyak rute, baik ke Balikpapan maupun ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Dari sini akan bisa ke Balikpapan, dr sini bisa ke Banjarmasin. Saya kira akan sangat baik kalau menggunakan transportasi umum dan tidak menggunakan transportasi pribadi. Ini utk sekali lagi mengurangi kemacetan di semua kota yang kita miliki," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan kerja mulai Rabu (28/2/2024) siang. Esok hari, ia diagendakan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kelima.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/28/18372291/jokowi-ingatkan-daerah-prioritaskan-transportasi-massal-antisipasi-kemacetan

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke