Pemerintah Segera Buka Rekrutmen ASN untuk Penempatan di IKN, Kuota Lebih dari 200.000

Rekrutmen tersebut khusus untuk para fresh graduate atau lulusan baru. Pemerintah membuka kuota sebanyak lebih dari 200.000 orang untuk rekrutmen tersebut.

"Kami tadi dapat arahan dari Pak Presiden terkait soal rencana rekrutmen ASN fresh graduate yang jumlahnya lebih dari 200.000," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Pak Presiden tadi memerintahkan ke kami untuk mengulangi lagi bahwa rekrutmen ASN yang fresh graduate ini terutama untuk pemerintah pusat semuanya untuk (pindah) di IKN," katanya lagi.

Oleh karenanya, menurut Anas, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meminta seluruh kementerian dan lembaga mengusulkan formasi untuk rekrutmen fresh graduate tersebut.

Namun, dia mengatakan, usulan dari masing-masing instansi itu juga akan dicek ulang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kerena nanti formasinya ini terutama untuk talenta digital, kemudian mereka yang berlatar belakang literasi digital dan administrasi seperti untuk inspektur dan lain-lain," ujar Anas.

"Jadi yang ke IKN punya kompetensi yang berbeda atau kompetensinya lebih, yang totalnya 250 ribuan yang nanti akan kita alokasikan untuk IKN," katanya lagi.

Sementara itu, saat ditanya soal kapan para ASN fresh graduate tersebut ditempatkan di IKN, Anas belum bisa memastikan.

Menurut dia, bisa saja penempatan langsung dilakukan tahun ini, pada 2025 atau 2026.

"ASN yang pindah ke IKN nantinya harus menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," ujar Anas dilansir siaran pers di laman resmi Kemenpan RB pada 22 Februari 2024.

Anas menjelaskan, IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif, berpikir cepat, dan tangkas.

"Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” katanya.

Anas menekankan bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata.

Melainkan juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government. Sehingga nantinya dibutuhkan dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.