Soal Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet Prabowo, Pengamat: Menteri Hak Prerogatif Presiden, Bukan Mantan Presiden

Adi mengatakan, undang-undang mengatur bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih, bukan mantan presiden.

"Yang bisa menenetukan postur kabinet itu hanya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, itu karena memang dalam undang-undang soal menteri itu adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif mantan presiden," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Adi berpandangan bahwa Jokowi sebagai mantan presiden cukup dilibatkan dalam penyusunan kabinet dengan memberi konsultasi atau masukan.

Menurut dia, hal itu lumrah karena Prabowo tentu membutuhkan masukan dan pendapat dari para elite yang mendukung dirinya.

Sebab, Prabowo lah yang tahu persis bagaimana postur kabinet yang diidamkan, juga menteri-menteri yang dapat diandalkan serta loyal kepada dirinya.

"Bukan kabinet yang justru mendengarkan nasihat dan petuah dari elite-elite lain di luar Prabowo," ujar Adi.

Adi pun menduga bahwa akan ada tarik-menarik dalam penyusunan kabinet kelak apabila Jokowi dilibatkan karena dia masih menjabat sebagai Presiden sehingga masih punya daya tawar.

Menurut Adi, Jokowi pun bakal menunjuk dan menaruh orang-orang kepercayaannya untuk duduk di kabinet Prabowo kelak.

Namun, situasi tersebut dinilai bakal berubah setelah 20 Oktober 2024, apabila Prabowo benar dinyatakan telah memenangkan Pilpres dan menjabat sebagai presiden menggantikan Jokowi.

"Dalam masa penentuan postur kabinet ini mungkin ada kompromi-kompromi politik di dalamnya, win-win solution antara Jokowi dan Prabowo soal komposisi kabinet gitu ya," kata Adi.

"Tapi, setelah 20 Oktober ini ya tentu saja Prabowo bisa melakukan apa saja karena persoalan menteri hak prerogatif dirinya," ujarnya lagi.

Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.