Ganjar Minta Komisi II DPR Panggil KPU untuk Selidiki Kecurangan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, selain menggulirkan hak angket, DPR perlu segera menggelar rapat kerja (Raker) Komisi II untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, Komisi II bisa segera memanggil KPU dan pihak terkait lainnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang selama ini digaungkan pihaknya.

"Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II saja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker saja dulu," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Ganjar menyebutkan, dari raker tersebut, bisa saja dihasilkan kesimpulan langkah selanjutnya bagi DPR untuk menyikapi dugaan kecurangan Pilpres.

Menurut Ganjar, bisa saja kesimpulan rapat menghasilkan tentang hak angket atau pilihan lainnya.

"Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain. Tapi biar saja kemudian, yang punya keinginan untuk angket biar berjalan," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih jauh, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak pernah main-main dalam menyampaikan tentang wacana hak angket.

Hal yang sama, kata dia, juga akan dilakukan oleh partai politik pengusungnya di parlemen, PDI-P dan PPP.

Dia memastikan sejauh ini, kedua partai politik itu mendukung hak angket.

"Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga," ungkap politikus PDI-P ini.

Adapun DPR saat ini masih memasuki masa reses atau turun ke daerah pemilihan dan baru akan memulai masa sidang pada 5 Maret mendatang.

Sebelumnya, Ganjar juga mengusulkan agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDI-P dan PPP menggunakan hak angket di DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang TSM.

Ganjar menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).