Menko PMK Sebut Anggaran Rp 496 Triliun Bukan untuk Bantuan Sosial, tapi Perlindungan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, anggaran Rp 496 triliun yang disediakan pemerintah bukan untuk bantuan sosial (bansos) tapi perlindungan sosial (perlinsos).

Muhadjir menjelaskan, perlinsos terdiri dari bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik, yang sasarannya bukan hanya orang miskin.

"Perlinsos itu termasuk di dalamnya subsidi-subsidi, termasuk subidi BBM, subsidi LPG, susbsidi listrik, kemudian subsisi pupuk, termasuk juga subsidi untuk bunga KUR, itu semua berada di dalam skema Rp 490 triliun itu," kata Muhadjir seusai rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

"Dan itu tidak semuanya, bahkan sebagian besar tidak untuk orang miskin, ini harus dipertegas," imbuh dia.

Muhadjir menjelaskan, dari Rp 496 triliun anggaran perlinsos, anggaran yang ditujukan untuk bansos adalah Rp 97 triliun.

Ia menyebutkan, anggaran bansos pun dapat bertambah dari anggaran-anggaran lembaga dan kementerian lain, misalnya anggaran di sektor ketahanaan pangan.

Namun, Muhadjir menyebutkan jumlah anggaran bansos paling banyak hanya akan mencapai Rp 190 triliun dengan penambahan tersebut.

"Jangan sampai ada rekan-rekan wartawan menyampaikan 'anggaran Rp 490 triliun untuk menangani orang miskin kok kemiskinannya enggak turun-turun, bukan itu," ujar Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah menggelontorkan bansos dengan anggaran sebesar Rp 496 triliun pada 2024.

Besaran anggaran bansos itu menjadi perhatian karena jumlahnya lebih besar 12,41 persen dibandingkan anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp 439,1 triliun.

Bahkan, jumlah anggaran itu beda tipis dengan masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Besarnya anggaran ini juga memunculkan kekhawatiran akan adanya politik uang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.