Salin Artikel

Komisi VI Harap Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Kulon Progo Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Aria Bima berharap pembangunan Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya.

"Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol memiliki efek domino terhadap perekonomian regional. Caranya dengan memperlancar distribusi barang dan jasa. Proyek ini diharapkan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, mendorong investasi, dan membuka peluang kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (21/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Aria menanggapi pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa proyek Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo saat memimpin pertemuan Tim Komisi VI dengan segenap stakeholder BUMN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/2/2024).

Untuk diketahui, pembangunan jalan tol tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini, jalan tol yang tengah dibangun antara pemerintah bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) itu telah menunjukkan progres yang signifikan.

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengungkapkan bahwa sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, industri manufaktur di Yogyakarta dan sekitarnya berpotensi akan mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan aksesibilitas tersebut.

Oleh karena itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) V itu mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi akibat adanya bottleneck atau penyempitan lebar jalan yang dapat mengakibatkan kemacetan atau perlambatan arus lalu-lintas di ruas-ruas area jalan tol.

Utamanya dalam mengantisipasi kemacetan di pintu keluar dan pintu masuk tol, termasuk juga di rest area.

Pembangunan Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo pun terus didorong agar dapat rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga diharapkan terus berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi semua pihak.

Dalam pertemuan kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR RI tersebut juga hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (Menkop dan UMKM), Direktur Utama (Dirut) PT Adhi Karya, Dirut PT Waskita Karya, Dirut PT Jasa Marga, dan Dirut PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Direktur Distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Direktur Network and IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia/Injourney (Holding), serta Dirut Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Selain itu, turut hadir Direktur Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/19501011/komisi-vi-harap-jalan-tol-ruas-yogya-bawen-dan-solo-kulon-progo-jadi

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke