Dewas Bakal Sidang Etik Karutan KPK yang Diduga Terlibat Pungli Akhir Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsin (Dewas KPK) belum menetapkan jadwal sidang etik dugaan pungutan liar (Pungli) kepala rutan (Karutan) aktif, eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan, dan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari Polri.

Adapun tiga orang tersebut merupakan bagian dari 93 pegawai KPK yang terlibat pungli di rutan KPK. Sebanyak 90 di antaranya sudah diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berat.

“Belum, masih persiapan,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Menurut Albertina, Dewas bakal menyidangkan perkara etik itu sekitar akhir Februari atau awal Maret mendatang.

Saat ini, Dewas KPK masih dalam tahap mengumpulkan keterangan. Saksi-saksi yang akan diperiksa pun masih diseleksi.

“Masih seleksi saksi-saksi yang akan dipanggil dan bukti-bukti lainnya,” tutur Albertina.

Sebelumnya, setelah membacakan putusan 90 pegawai dalam sidang etik Dewas KPK menegaskan tidak akan mendiamkan tiga pegawai lainnya.

Ketiga orang itu disebut-sebut sebagai atasan dari para pegawai yang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi berat.

Menurut Albertina, Dewas akan segera menyidangkan Karutan, eks Plt Karutan, dan PNYD dari Polri dalam waktu dekat.

“Bukan yang tiga kami diamkan, tidak, akan segera diselesaikan,” tutur Albertina di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Sebagai informasi, pada Kamis (15/2/2024), Dewas KPK membacakan putusan sidang etik terhadap 90 pegawai Rutan KPK yang terlibat pungli.

Perkara mereka dibagi menjadi enam kluster yang berbeda-beda. Tetapi, secara umum materi perbuatan mereka sama yakni penerimaan uang menyangkut pemberian fasilitas kepada para tahanan korupsi.

Jumlah uang yang diterima para petugas rutan itu bervariasi, mulai dari jutaan, puluhan juta rupiah, hingga Rp 425 juta dalam kurun waktu yang berbeda.

Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi etik berat kepada 78 pegawai berupa permintaan maaf secara terbuka.

Sementara itu, perkara 12 orang lainnya diserahkan ke Sekjen karena perbuatan mereka dilakukan ketika Dewas KPK belum dibentuk.

Meski demikian, Dewas juga menyampaikan rekomendasi kepada Sekjen menyangkut dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

Di sisi lain, Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga sedang mengusut kasus pungli tersebut dari sisi pidana.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023.

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan.

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar lebih dalam rentang waktu 2018-2023.