Salin Artikel

Moeldoko: Pemerintah Sebenarnya Targetkan Nol Kematian Petugas Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah sebenarnya menargetkan nol kematian petugas pemilihan umum (pemilu) pada Pemilu 2024.

Moeldoko pun menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya puluhan petugas pemilu kali ini.

"Meski dari catatan angka kematian di pemilu 2024 lebih kecil dibandingkan 2019, tapi pemerintah sebenarnya menargetkan nol kematian petugas pemilu pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini," ujar Moeldoko dilansir siaran pers KSP pada Selasa (20/8/2024).

“Saya akan turut memastikan petugas pemilu akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Moeldoko juga memastikan pemerintah akan melakukan perbaikan sistem layanan kesehatan bagi petugas pemilu agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depan tidak ada lagi petugas yang meninggal dunia.

Terlebih, sebentar lagi juga akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

“Sekecil apa pun presentase jumlah petugas yang meninggal, tetaplah korban jiwa manusia. Untuk itu upaya perbaikan ke depan harus dilakukan agar tidak ada lagi petugas yang meninggal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia bertambah.

Hingga Senin (19/2/2024) pukul 19.00 WIB, Menteri Kesehatan (Menkes) Gunadi Sadikin mengatakan, sudah ada 84 petugas yang meninggal dunia.

"Dari KPU angkanya ada 71 orang untuk yang tanggal 14-18 Februari 2024. Dari Bawaslu ada tambahan 13 orang, jadi totalnya ada 84 sampai sekarang yang meninggal," kata Budi, dilansir dari saluran Youtube Kementerian Kesehatan RI, Senin.

Selain puluhan petugas Pemilu meninggal dunia, Kemenkes juga mencatat 4.567 petugas Pemilu 2024 yang jatuh sakit.

Para petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia paling banyak berasal dari Jawa Barat yakni ada 22 kasus dan disusul dengan Jawa Timur dengan 14 kasus kematian.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, 36 dari 84 petugas Pemilu yang meninggal dunia merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Faktor kelelahan dan komorbid (penyakit penyerta) mendominasi penyebab terjadinya kehilangan nyawa.

Diketahui, petugas pemilu yang meninggal dunia paling banyak karena menderita penyakit jantung.

Mengacu pada data skrining BPJS Kesehatan untuk petugas Pemilu 2024, komorbid penyakit paling tinggi yang adalah hipertensi (63 persen), kemudian jantung (26 persen).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/11534341/moeldoko-pemerintah-sebenarnya-targetkan-nol-kematian-petugas-pemilu

Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke