Salin Artikel

Jokowi Sering Cek Beras ke Gudang Bulog, KSP Sebut Ingin Yakinkan Masyarakat Stok Beras Aman

Menurut Eddy, Presiden ingin menegaskan kepercayaan diri kepada pasar dan masyarakat soal ketersediaan stok beras dan dinamika harga di pasaran.

"Kenapa sih Presiden sering ke Bulog, ke pasar. Itu memberikan confidence (kepercayaan diri) dan cadangan beras kita juga baik-baik saja, cadangan oke kok di Bulog, 1,45 juta ton itu oke," ujar Eddy di Bina Graha, Jakarta, Senin (19/2/2024).

"Pemerintah cukup bisa menurunkan ketika harga naik, sampai musim panen tiba," kata dia.

Selain itu, kata Eddy, Presiden Jokowi bukan tipe pemimpin yang menerima laporan begitu saja.

Kepala Negara ingin melihat lapangan sekaligus memberikan kepercayaan diri.

"Dalam hal beras ini, confidence yang ditunjukkan beralasan. Masyarakat tak perlu khawatir lah. Yang normal saja belanjanya. Kalau perlu 5 kilogram ya 5 kilogram saja," tutur Eddy.

"Enggak perlu menimbun atau apa dan sebagainya. Enggak usah panic buying dan sebagainya enggak usah," kata dia.

"Cuma karena itu saja, retailer takut jual harga di harga eceran tertinggi (HET). Ya sudah nanti di-drop oleh Bulog. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan masuk ke ritel," kata Eddy.

"Kita harus waspada dan tidak perlu khawatir karena cadangan beras cukup," ujar dia.

Presiden Jokowi kerap mengunjungi gudang Bulog di sejumlah daerah akhir-akhir ini.

Terbaru, Presiden berkunjung ke Gudang Bulog Cibitung, Bekasi pada Jumat (16/2/2024) lalu.

Pada Kamis (15/2/2024), Presiden mengunjungi Pasar Induk Cipinang untuk memeriksa ketersediaan dan harga beras.

Sementara itu, pada 1 Februari 2024, Kepala Negara melakukan kunjungan ke Gudang Bulog yang ada di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/16200301/jokowi-sering-cek-beras-ke-gudang-bulog-ksp-sebut-ingin-yakinkan-masyarakat

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke