Salin Artikel

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Bagi-bagi Bansos Beras

Ia menuturkan, pembagian beras ini dilakukan pemerintah lantaran harga beras yang merangkak naik di berbagai negara.

"Jadi kenapa pemerintah memberikan beras sebulan kilo? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara," kata Jokowi di Tangerang Selatan, Senin.

Kepala Negara mengungkapkan, kenaikan harga beras terjadi karena beberapa hal. Perubahan iklim, kata Jokowi, menjadi salah satu penyebabnya.

Perubahan iklim dan perubahan cuaca ini membuat petani gagal panen. Akibatnya, suplai beras ke pasar pun berkurang.

"Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, ada yang namanya perubahan cuaca sehingga gagal panen. Produksi berkurang sehingga harganya jadi naik," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, pembagian beras pemerintah ini bertujuan meringankan warga penerima manfaat.

"Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya karena harganya naik tadi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan melanjutkan bansos beras bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

Berdasarkan keputusan sejauh ini, bansos beras akan dibagikan hingga Juni 2024. Ia lantas bertanya kepada warga siapa yang tidak setuju pembagian bansos beras terus diadakan hingga pertengahan tahun 2024.

"Januari dapat, Februari dapat, Maret dapat, April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi. Yang enggak setuju angkat tangan. Saya beri sepeda," kata Jokowi.

"Nanti setelah Juni kita liat APBN-nya mencukupi atau tidak. kalau mencukupi kita lanjutkan. Sudah terima semuanya?" ucap Jokowi.

"Sudah," jawab para warga.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/14103301/jokowi-ungkap-alasan-pemerintah-bagi-bagi-bansos-beras

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke