Salin Artikel

Penuhi Janji, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Datangi KPK untuk Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor memenuhi janjinya menghadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat (16/2/2024).

Gus Muhdlor dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dsn retribusi daerah yang menjerat Siska Wati.

Siska merupakan Bendahara sekaligus Kepala Bagian Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Pantauan Kompas.com, Gus Mubdlor datang ke KPK dengan mengenakan pecinta hitam dan wajah ditutupi masker.

Ia duduk di sofa pada lobi Gedung Merah Putih KPK sembari menggunakan ponselnya.

Kehadiran Gus Muhdlor juga dikonfirmasi Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri.

"Yang bersangkutan saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Ali kepada wartawan, Jumat.

Tidak hanya Gus Muhdlor, penyidik juga memanggil Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono. Ia juga telah hadir di Gedung Merah Putih.

Selain mereka, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap ASN di Pemerintah Daerah Sidoarjo bernama Surendro Purbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto, dan pihak swasta bernama Robbin Alan Nuhgoho.

Gus Muhdlor sedianya diperiksa KPK pada 2 Februari lalu. Namun, ia meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Ia kemudian mengirimkan surat dan meminta pemeriksaan dilakukan pada 16 Februari.

Adapun perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 25 dan 26 Januari lalu.

Dalam operasi senyap itu tim penyidik dan penyelidik mengamankan 11 orang.

Namun, setelah melakukan gelar perkara mereka hanya menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni Siska.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/10085141/penuhi-janji-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-datangi-kpk-untuk-diperiksa

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke