Said Abdullah: Kemunduran Demokrasi Harus Dijawab Konkret, Bukan dengan Gimmick

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, jika takdir PDI-P dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berjalan beriringan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, dia yakin bahwa hal ini adalah niat baik untuk menjaga demokrasi Indonesia.

Sebab, menurutnya, demokrasi Indonesia harus dijaga, karena harganya sangat mahal. Dia tidak ingin cita-cita reformasi tenggelam setelah berjalan selama 25 tahun.

"Sebaliknya, PDI-P memiliki semangat untuk menjaga demokrasi ini tegak, bukan sekadar kata-kata tanpa makna, tetapi praktik demokrasi substansif berjalan senyatanya," tutur Said melalui keterangan persnya, Kamis (15/2/2024).

Dia menjelaskan, semua partai, termasuk PDI-P dan Nasdem, memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi.

"Kerisauan yang disuarakan guru besar, aktivis, dan pegiat demokrasi soal kemunduran demokrasi harus dijawab partai. Bukan dengan gimmick, tetapi tindakan konkret," sebut Said.

Dia menilai, salah satu kerangka yang pas untuk meletakkan dasar kerja sama PDI-P dan Nasdem adalah menjawab kegusaran publik atas kemunduran demokrasi yang terjadi saat ini, termasuk mengajak segenap elemen demokrasi lainnya.

Ia melanjutkan, merespons perkembangan yang terjadi saat ini, PDI-P memandang bahwa penting untuk mengurus negara secara gotong-royong.

"Namun, kegotong royongan harus diletakkan dalam kerangka politik yang benar. Ada cita-cita ideologi sebagai basis perekatnya. Dengan solidaritas inilah, kerja sama politik akan lebih kokoh," sebutnya.

Menurutnya, PDI-P dan Nasdem memiliki watak nasionalis. Sebab, genealogi keduanya memudahkan kerja sama terajut ke depannya.

"Apalagi Ibu Mega dengan Pak Surya adalah kawan lama. Beliau berdua sama sama mengawal pemerintahan Presiden Jokowi selama ini, termasuk tidak segan menyampaikan nasehat atas jalannya pemerintah jika dijumpai penyimpangan," tutur dia.