Salin Artikel

Puan: Bansos Hak Rakyat, Tak Boleh Diklaim Milik Salah Satu Calon

Sebab, bansos merupakan hak rakyat dan program pemerintah. Puan menyebut bahwa pengadaannya juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari rakyat pula.

“Bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Setuju?” ujar Puan dalam kampanye akbar bertajuk "Harapan Jutaan (Hajatan) Rakyat Ganjar-Mahfud" di RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Puan juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut diintimidasi.

Dia mengatakan, jika ada pihak yang memberikan bansos, diterima saja. Tetapi, pilihan harus sesuai hati nurani karena pemilihan umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi rakyat.

“Pemilu itu adalah hak rakyat. Karenanya, semuanya harus memilih nomor tiga sesuai dengan pilihannya, setuju? Semuanya harus datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, setuju?” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal jajaran sivitas akademika dari sejumlah kampus yang melayangkan petisi agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

Dia mengucapkan terima kasih karena para guru besar, dosen, dan rektor berani menyuarakan kondisi politik hari ini.

“Sivitas akademika, rektor-rektor, dosen-dosen, mahasiswa seluruh Indonesia yang hatinya terbuka, matanya terbuka untuk bersama-sama kita menegakkan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, dan netral,” ujar Puan.

Sebagai informasi, penyaluran bansos menjelang Pemilu dikritik sejumlah pihak.

Salah satunya kritik juga datang dari mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas.

Erry menilai bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali gencar dilakukan Presiden Jokowi dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/08/19064651/puan-bansos-hak-rakyat-tak-boleh-diklaim-milik-salah-satu-calon

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke