Puan: Bansos Hak Rakyat, Tak Boleh Diklaim Milik Salah Satu Calon

Sebab, bansos merupakan hak rakyat dan program pemerintah. Puan menyebut bahwa pengadaannya juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari rakyat pula.

“Bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Setuju?” ujar Puan dalam kampanye akbar bertajuk "Harapan Jutaan (Hajatan) Rakyat Ganjar-Mahfud" di RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Puan juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut diintimidasi.

Dia mengatakan, jika ada pihak yang memberikan bansos, diterima saja. Tetapi, pilihan harus sesuai hati nurani karena pemilihan umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi rakyat.

“Pemilu itu adalah hak rakyat. Karenanya, semuanya harus memilih nomor tiga sesuai dengan pilihannya, setuju? Semuanya harus datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, setuju?” kata Puan.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal jajaran sivitas akademika dari sejumlah kampus yang melayangkan petisi agar Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

Dia mengucapkan terima kasih karena para guru besar, dosen, dan rektor berani menyuarakan kondisi politik hari ini.

“Sivitas akademika, rektor-rektor, dosen-dosen, mahasiswa seluruh Indonesia yang hatinya terbuka, matanya terbuka untuk bersama-sama kita menegakkan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, dan netral,” ujar Puan.

Sebagai informasi, penyaluran bansos menjelang Pemilu dikritik sejumlah pihak.

Salah satunya kritik juga datang dari mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas.

Erry menilai bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali gencar dilakukan Presiden Jokowi dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).