Salin Artikel

Jokowi Akan "Nyoblos" di TPS 10 Gambir, Ini Lokasinya

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Efniadiansyah.

Menurut Efniadiansyah, lokasi TPS 10 Gambir berada di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"(Presiden akan menggunakan hak pilihnya) di TPS 10. Lokasi di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gambir," ujar Efniadiansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut soal waktu jadwal Presiden Jokowi menggunakan hak suaranya, Efniadiansyah belum dapat memastikan.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Jokowi akan menggunakan hak pilihnya pada pagi hari.

"Beliau biasanya nyoblos jam 08.00 WIB," kata Efniadiansyah.

Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, Presiden Jokowi yang saat itu merupakan inkumben juga memberikan hak pilihnya di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.

Saat itu, Kepala Negara terdaftar di TPS 08 Gambir yang saat itu juga berada di Kantor LAN.

Diketahui, KPU RI telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Maret 2023.

Berdasarkan catatan, saat itu proses coklit dilakukan petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat bernama Feby Azza Nurhakim.

Menurut Feby, nama Presiden Jokowo terdaftar di TPS 010 Kelurahan Gambir.

Adapun jika jika dihitung sejak Rabu ini, pemungutan suara pemilu hanya tinggal tujuh hari lagi. Pemilu 2024 digelar serentak secara nasional di 38 provinsi di Indonesia.

Seluruh masyarakat Indonesia akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), anggota DPR RI, anggota DPD RI dan anggota DPRD kabupaten/kota.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/17060321/jokowi-akan-nyoblos-di-tps-10-gambir-ini-lokasinya

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke