Salin Artikel

Guru Besar FH UI: Kami Dituduh Partisan, padahal Meyakinkan Satu Guru Besar Saja Tak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulitstyowati Irianto merasa aneh dengan tuduhan yang dilontarkan para pejabat negara yang menyebut gerakan kritik dari para guru besar adalah partisan dan bayaran.

Padahal,menurut Sulistyowati, meyakinkan dan mengubah pendirian satu guru besar saja sangat sulit. Apalagi membuat satu gerakan yang mengarah pada tindakan partisan.

"Kami dituduh juga tuh dibayar sama partai atau partisan. Sama sekali tidak benar, masa sih kita bisa menggerakan guru besar. Meyakinkan seorang guru besar saja nggak mudah," katanya dalam konferensi pers lewat kanal YouTube Kontras, Rabu (7/2/2024).

"Ini banyak kampus, ini kan seperti chemistry, seperti sinyal kegentingan sehingga bersedia untuk bersuara. Kalau enggak genting nggak mau lah cari perkara," sambung dia.

Sulistyowati kemudian menyebut, para guru besar dan sivitas akademika di kampus-kampus bersuara bukan karena gerakan politik ataupun gerakan elektoral.

Gerakan kritik kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, disebutnya, murni sebagai gerakan moral yang dasarnya jelas sesuai dengan kedudukan kampus sebagai institusi yang otonom.

"Karena kami berbeda dengan institusi manapun, lembaga politik, business enterprise, kami bukan itu, karena tugas kami secara khusus adalah memproduksi ilmu pengetahuan," imbuh dia.

Sulistyowati juga menegaskan, para guru besar yang bersuara memiliki dasar moralitas atas keadaan yang saat ini semakin mengkhawatirkan, bukan karena tahun politik apalagi dasar gerakan politik tertentu yang dituduhkan.

"Kampus itu di dalamnya tidak boleh sama sekali adanya kepentingan uang dan kepentingan kekuasaan. Jadi Kalau kami bersuara, sama sekali itu bukan gerakan politik," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi yang benar.

Sejumlah kampus tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (2/2/2024), Universitas Islam Indonesia (UII) Kamis (1/2/2024), kemudian Universitas Indonesia (UI) berbarengan dengan UGM.

Disusul Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/16584211/guru-besar-fh-ui-kami-dituduh-partisan-padahal-meyakinkan-satu-guru-besar

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke