Salin Artikel

Kubu Ganjar-Mahfud Anggap Prabowo Tak Paham Stunting dan Gizi Buruk

Baginya, hal itu nampak dalam debat kelima Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

"Bahkan, Ganjar Pranowo harus memberi penjelasan tentang perbedaan dua kondisi gangguan tumbuh kembang anak tersebut agar Prabowo tidak bingung,” ucap Charles dalam keterangannya pada Kompas.com, Senin (5/2/2024).

Ia menuturkan, stunting tak bisa dibenahi jika seorang anak sudah berumur di atas dua tahun. Maka, gizi yang mumpuni seharusnya diberikan sejak anak dalam kandungan.

Lantas, Charles mempertanyakan apa tujuan Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka ingin memberikan makan gratis pada pelajar di Indonesia.

“Apakah program tersebut cuma gimik untuk mencari perhatian masyarakat tanpa didasari pencegahan stunting yang benar?” sebut dia.

Kemudian, ia menyampaikan perbaikan gizi seorang anak diatas usia dua tahun bisa dilakukan pada kasus gizi buruk, bukan pada kasus stunting.

Menurutnya, Prabowo semestinya memahami dua perbedaan persoalan tumbuh kembang anak itu agar tidak membingungkan masyarakat.

“Prabowo seharusnya paham dan hendaknya jangan lagi mencampuradukan penggunakan dua istilah tersebut saat berkampanye. Sebab, hal itu hanya akan membuat masyarakat semakin bingung dan mendistorsi edukasi kesehatan masyarakat,” imbuh dia.

Dalam debat kelima Pilpres, Ganjar dan Prabowo tanya jawab soal pencegahan stunting.

Awalnya Prabowo bertanya apakah Ganjar setuju dengan program makan siang gratis untuk pencegahan stunting.

Ganjar menjawab tak setuju dengan ide memberi makan anak-anak untuk mencegah stunting.

Menurut Ganjar, pencegahan stunting harus dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, bukan saat ia sudah sekolah.

Prabowo menanggapi Ganjar bahwa ia juga memprogramkan pemberian gizi bagi ibu hamil.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/19292481/kubu-ganjar-mahfud-anggap-prabowo-tak-paham-stunting-dan-gizi-buruk

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke