Salin Artikel

Singgung UKT Mahal, Anies: Mahasiwa Malah Dianjurkan Pinjol

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan perguruan tinggi yang menyarankan mahasiswanya menggunakan pinjaman online (Pinjol) untuk mengatasi persoalan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal.

Persoalan itu Anies sampaikan ketika bertanya kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai problem pendidikan di Indonesia dalam debat Pilpres yang kelima.

“Belakangan kita mendengar fenomena ini, bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol,” ujar Anies di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, biaya UKT yang saat ini memang mahal menjadi momok bagi mahasiswa.

Ia mengakui bahwa kampus memang merdeka dan seharusnya menjalankan misi memerdekakan.

Tapi, kata Anies, kebebasan bagi perguruan tinggi itu tidak berarti mereka bisa menaikkan biaya pendidikan sehingga menyulitkan mahasiswa.

“Kampus merdeka itu baik tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos, bukan berarti menggunakan cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya,” kata Anies.

Sebelumnya, akun media sosial X, @ITBfess mengungkap layanan pembayaran UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja dengan pihak ketiga yakni Danacita.

Adapun peminjaman dari Danacita tidak dikenakan biaya tanpa DP dan jaminan. Mahasiswa juga diberi opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan.

"Disuruh pinjol sama ITB! Kami segenap sivitas akademik ITB mengucapkan selamat membayar cicilan beserta bunganya," tulis akun @ITBfess, Kamis (25/1/2024).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/22003431/singgung-ukt-mahal-anies-mahasiwa-malah-dianjurkan-pinjol

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke