Di Forum ASEAN, Sekjen Kemenkominfo Paparkan 5 Langkah Indonesia Hadapi Tantangan Digitalisasi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mira Tayyiba mengatakan, Pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan teknologi digital agar disrupsi teknologi tidak berpotensi memperburuk kesenjangan.

Oleh karenanya, kata dia, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan digitalisasi dengan menjalankan lima langkah. 

Pertama, menyediakan konektivitas digital yang mudah diakses, terjangkau, dan andal. Kedua, mengembangkan literasi dan keterampilan digital yang penting. 

Ketiga, menjaga ruang digital yang aman dan produktif. Keempat, membangun tata kelola data yang adil dan transparan. Kelima, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. 

"Indonesia berpandangan bahwa teknologi digital harus menjadi jembatan dua arah yang dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, Indonesia berupaya sebaik-baiknya," jelasnya.

Dia mengatakan itu dalam 4th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Digital Ministers Meeting 2024: "Building Inclusive and Trusted Digital Communities” di Shangri-La Hotel, Singapura, Kamis (1/2/2024).

Beberapa langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Satelit Indonesia Raya (SATRIA)-1 pada 2023. 

Satelit berkapasitas high-throughput tersebut berguna untuk memperluas jangkauan konektivitas digital ke daerah-daerah terpencil.   

Untuk menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya, Indonesia menerbitkan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2023.

Hal tersebut untuk mengakomodasi perlindungan daring bagi anak-anak yang mengakses sistem elektronik.  

"Sebulan lalu, Indonesia meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, sebuah inisiatif yang mencakup strategi Indonesia menuju masa depan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," ujar Mira melansir kominfo.go.id.

Pada kesempatan itu, Mira juga menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memiliki potensi dan tantangan yang besar.  

Salah satu tantangan itu adalah kemungkinan hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi dan penyebaran misinformasi dan disinformasi produk teknologi AI.

Tantangan tersebut juga diperkuat media sosial yang telah menyebabkan kekacauan sosial dan politik.

"Sebagai langkah awal dalam regulasi AI, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri tentang Etika AI sebagai pedoman bagi organisasi publik atau swasta dalam menyediakan sistem elektronik saat mengembangkan dan menggunakan AI," paparnya.

Kolaborasi negara ASEAN

Pada kesempatan itu, Mira yang mewakili delegasi Indonesia mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang kompleks. 

Dia menyatakan, upaya membangun ASEAN digital yang inklusif dan terpercaya akan lebih mudah dengan menindaklanjuti ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025. 

Mira mengatakan, membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. 

“Namun, yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, no one left behind,” ujarnya 

Dia mengatakan, ASEAN telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang besar di tengah gejolak ekonomi makro di seluruh dunia.

ASEAN memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) gabungan sebesar 3,7 triliun dollar Amerika Serikat (AS) dan menjadi perekonomian terbesar ketiga di Asia serta  perekonomian terbesar kelima secara global.  

“Rekomendasi tindakan yang disajikan dalam Tinjauan Jangka Menengah ADM 2025 akan memungkinkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya tumbuh di seluruh negara anggota ASEAN serta berkembang di seluruh ASEAN sebagai kawasan yang kohesif,” jelasnya.

Beberapa strategi juga dirumuskan negara ASEAN untuk mendorong pertumbuhan regional. 

Salah satunya adalah ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan dari 1 triliun dollar AS menjadi 2 triliun dollar AS pada 2030. 

"Prospek yang menjanjikan ini harus dimanfaatkan secara strategis, untuk memungkinkan percepatan pertumbuhan baik bagi ASEAN maupun negara-negara anggotanya," ujar Mira.

Adapun 4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024 di Singapura dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Singapura, Josephine Teo dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand, Prasert Jantararuangtong. 

Pertemuan tersebut membahas isu-isu prioritas dalam pengembangan digitalisasi di kawasan ASEAN, seperti tata kelola AI, aliran data lintas batas, dan keamanan siber.

Mira didampingi Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Adhyanti Wirajuda dan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional (PUSKI) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkominfo, Ichwan Makmur Nasution.

ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) merupakan pertemuan tahunan bagi pimpinan tinggi bidang digital dan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat ASEAN.