Salin Artikel

Airlangga: Cuma Prabowo yang Bisa Lanjutkan Program BLT hingga Listrik Gratis

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto mengatakan hanya capres nomor urut 2 yang bisa melanjutkan program pemerintah untuk membantu kesejahteraan rakyat.

Sebab, Prabowo juga merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini, yakni menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Hal tersebut Airlangga sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulsel di GOR Sudiang, Makassar, Sulsel, Jumat (2/2/2024).

Mulanya, Airlangga menyapa para relawan Prabowo-Gibran yang hadir di lokasi.

Airlangga mengungkapkan alasan kenapa mereka semua harus memilih Prabowo-Gibran.

Menurutnya, semua program pemerintah, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), hingga listrik gratis pasti dilanjutkan oleh Prabowo.

"Jadi kenapa harus milih Pak Prabowo? Kita lihat saudara-saudara tahu, program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat ada kartu sembako, bantuan pangan 10 kilogram, bantuan langsung tunai Rp 200 ribu per bulan," ujar Airlangga.

"Listrik gratis 450 kWh, bantuan kartu saksi, PKH jadi yang diberikan pemerintah kepada masing masing keluarga satu bulan kira-kira Rp 600 ribu," sambungnya.

Airlangga bertanya apakah masyarakat Sulsel ingin agar program tersebut dilanjutkan.

Menko Perekonomian tersebut menegaskan hanya Prabowo capres yang bisa mewujudkan program itu.

"Kita lanjutkan?" tanya Airlangga.

"Lanjut," seru relawan.

"Yang bisa melanjutkan karena sama-sama di pemerintahan hanya Bapak Prabowo Subianto, setuju? Lanjutkan coblos tanggal 14, siap? Terima kasih. Ewako," imbuh Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/21325231/airlangga-cuma-prabowo-yang-bisa-lanjutkan-program-blt-hingga-listrik-gratis

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke