Jelang Debat Pilpres Terakhir, TKN Beberkan Strategi Prabowo-Gibran Entaskan Kemiskinan

KOMPAS.com - Komandan Tim Komunikasi Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono mengungkapkan serangkaian target yang ingin dicapai oleh pasangan nomor urut 2 (dua) dalam bidang kesejahteraan sosial.

Seperti diketahui, kesejahteraan sosial akan menjadi salah satu bahasan dalam debat terakhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pada Minggu (4/2/2024).

Budisatrio menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran memiliki strategi mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan absolut, dengan fokus pada keberpihakan terhadap petani dan nelayan di desa.

“Prabowo-Gibran menjadikan pengentasan kemiskinan adalah perhatian utama. Targetnya, dalam dua tahun pertama kami akan menghapuskan kemiskinan ekstrim jadi 0 persen, dan juga menekan angka kemiskinan menjadi di bawah 5 persen dalam waktu lima tahun pemerintahan. Saat ini (tingkat kemiskinan) masih di angka 9,36 persen,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

Selain itu, Budisatrio menegaskan komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program kesejahteraan sosial yang sudah berjalan baik di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam visi-misi Prabowo-Gibran, kata dia, terdapat prioritas utama terkait kesejahteraan sosial. Prioritas utama ini termasuk melanjutkan dan menyempurnakan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha.

“Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lanjut Usia (Lansia), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Prakerja, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan (terus) kami lanjutkan,” imbuh Budisatrio.

Dalam konteks baru, lanjut dia, Prabowo-Gibran berencana menghapus Kartu Tani dan menggantinya dengan program yang lebih efektif untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani.

Budisatrio juga menyoroti masalah distribusi bantuan sosial (bansos) dan mengakui adanya keluhan tentang ketidaktepatan sasaran.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperbarui data penerima bansos secara terus menerus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

“Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini,” jelas Budisatrio.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa strategi kedua yang diusung oleh Prabowo-Gibran adalah melibatkan kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial.

Budisatrio mengungkapkan bahwa perlu dilakukan penguatan sinergi dan integrasi antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan dunia usaha.

“(Sinergi) ini bisa kami lakukan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT), serta mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal (NIT) sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” tuturnya.

Terakhir, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menekankan perlunya untuk mendorong kemandirian masyarakat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan.

Prabowo-Gibran, kata dia, berkomitmen untuk mencapai hal tersebut melalui pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Meski demikian, Budisatrio juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam pemberian bansos, terutama dalam situasi kritis seperti pandemi Covid-19 atau bencana alam.

“Saat kritis seperti pandemi Covid-19 atau El Nino tahun lalu yang menyebabkan gagal panen, rakyat wajib dibantu. Bantuan (diharapkan dapat) disalurkan sesegera mungkin agar masyarakat tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan,” jelasnya.