Wujudkan Pemilu Berintegritas, KPU Siapkan Alur Logistik Tepat Waktu dan Sasaran

KOMPAS.com - Komisi Pemilhan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah merancang dan menyiapkan alur logistik dengan memastikan jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, serta efektivitas dan efisiensi yang tepat.

”Logistik ini menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilihan umum (pemilu) yang berintegritas,” ujar Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Sebagaimana diketahui, KPU merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam hal logistik pemilu. Pesta demokrasi ini akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.

Dalam proses distribusinya, KPU bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa distribusi logistik mencapai berbagai daerah di Tanah Air dengan pengawasan yang ketat.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa personel Polri aktif melibatkan diri dalam pengamanan sejak KPU memulai distribusi.

"Proses distribusi (masih) tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu hingga saat ini," ujarnya.

Ketiga lembaga tersebut telah mengawasi proses pemilu sejak tahap pelipatan surat suara.

Polri bahkan telah menetapkan Pemilu 2024 sebagai fokus utama dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang berlangsung selama 222 hari, dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024.

Selain pengamanan distribusi logistik, Polri juga bertanggung jawab atas pengamanan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), TPS, serta kantor-kantor penyelenggara pemilu.

Dalam Operasi Mantap Brata, Polri didukung oleh sejumlah satuan tugas (satgas) dengan pendekatan preventif dan preemtif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Polri secara khusus memfokuskan upayanya untuk mengamankan distribusi logistik di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T), serta wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Kami, dalam hal ini, memiliki satgas bantuan operasi, termasuk Polisi Perairan dan Udara (Polairud)," kata Trunoyudo.

Tugas Polairud adalah mendukung penyediaan sarana angkutan perairan untuk satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk distribusi logistik pemilu.

Polri telah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu, menegaskan komitmen bersama untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan aman, lancar, dan dalam suasana persatuan.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar pemilu ini (berlangsung) dalam koridor yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemilu ini dapat berlangsung dengan integritas dan kualitas yang baik," kata Trunoyudo.

Pemilih di luar negeri

Sebagai informasi, KPU akan melaksanakan pemungutan suara untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di 129 kota di seluruh dunia.

Proses pemungutan suara tersebut digelar lebih awal atau disebut dengan early voting dengan jadwal berbeda pada setiap kota.

Mekanisme early voting tersebut telah diatur oleh Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) 2024, yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada Jumat (29/12/2023).

Meskipun demikian, proses penghitungan dan rekapitulasi suara tetap akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri pada 14 Februari 2024.

“Itu semua sudah sesuai dengan aturan. Penghitungan dan rekapitulasi suara tetap akan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Jadi hingga saat ini, tidak ada masalah,” kata Yulianto.

Ia mengungkapkan, distribusi logistik untuk pemilih di luar negeri juga telah terpenuhi dengan pengawalan dari KPU dan Bawaslu.

”Jadi jika ada pihak yang menyangsikan atau semacamnya, mekanismenya pun (sudah) ada. Laporkan ke Bawaslu. Semua (proses ini) jelas dan terstruktur. (Meskipun) cara dan mekanisme memilih di dalam dan luar negeri memang sedikit berbeda, semua tertuang dalam aturan yang jelas,” ujar Yulianto.

Tiga metode pemungutan suara

KPU telah menetapkan tiga metode pemungutan suara untuk WNI di luar negeri.

Pertama, mereka dapat memilih di TPSLN yang diselenggarakan di kantor-kantor perwakilan Indonesia, seperti kedutaan besar (kedubes), konsulat jenderal, sekolah Indonesia, atau wisma duta.

Kedua, KPU menyediakan kotak suara keliling. Ketiga, melalui metode pos, yakni PPLN bertugas mengirimkan surat suara melalui pos ke alamat pemilih.

Bagi WNI yang berada jauh dari lokasi TPSLN, mereka dapat menggunakan hak suaranya dengan mencoblos surat suara dan memasukkannya ke Kotak Suara Keliling (KSK) di kawasan yang dapat dijangkau oleh PPLN.

Sedangkan untuk WNI yang berada di lokasi terpencil, mereka dapat mencoblos surat suara dan mengirimkannya melalui pos kepada PPLN.

KPU juga telah mengatur ketentuan bagi pemilih yang berhalangan hadir, di mana mereka tidak diperkenankan menunjuk orang lain untuk mewakili.

Selain itu, KPU memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang tidak dapat pulang ke daerah asal dengan mekanisme pindah memilih.

Pemungutan suara untuk perwakilan Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 Februari 2024.

Wilayah pertama yang akan melaksanakan pemungutan suara adalah Hanoi dan Ho Chi Minh City, diikuti oleh Panama City, Tehran, dan diakhiri dengan wilayah Vanimo pada Rabu, 14 Februari 2024.

Mekanisme pemilihan atau pencoblosan WNI di luar negeri diatur dalam Pasal 353 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan pasal tersebut, pemberian suara dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon (paslon), atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden (pilpres) dan wakil presiden (wapres).