Salin Artikel

Mahfud Harap Keputusan Mundur dari Menteri Jadi Jaminan Pilpres Berjalan Jujur dan Adil

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 ini berharap, keputusannya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berjalan adil dan jujur.

“Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” kata Mahfud, Rabu (31/1/2024), dikutip dari siaran pers.

Mahfud mengatakan, keputusannya mundur telah dibicarakan dengan partai politik pengusung dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Menurut dia, pendukungnya sepakat bahwa keputusan mundur dari posisi pejabat negara merupakan langkah yang bijak.

"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” ujar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut contoh baik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Pasalnya, menurut Ganjar, ada anggapan di publik bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, misalnya dengan membagi-bagikan bantuan sosial (bansos).

Oleh karena itu, Ganjar berharap agar keputusan Mahfud bisa diikuti oleh capres-cawapres lainnya yang masih berstatus sebagai pejabat publik.

"Mereka yang punya conflict of intetest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," kata Ganjar di Desa Lingga, Kubu Raya, Rabu.

Mahfud mengatakan, dirinya hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, dia telah menyiapkan surat pengunduran diri.

“Saya tidak akan tinggal glanggang colong playu, saya akan pamit baik-baik," kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024), dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud menyebut, surat pengunduran diri itu dibawa ke mana pun ia pergi. Begitu bertemu dengan Presiden, surat itu akan disampaikan.

"Presiden ada di Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta (pada) Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu," ujar Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/15301801/mahfud-harap-keputusan-mundur-dari-menteri-jadi-jaminan-pilpres-berjalan

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke