Salin Artikel

Jokowi Kritik Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi di Jateng yang Bertahun-tahun Tak Selesai

Hal ini dia katakan saat membagikan 3.000 sertifikat tanah kepada warga kepada warga di Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mulanya, Jokowi mengungkap bahwa ia baru saja mengecek pembangunan perbaikan jalan di ruas Solo-Purwodadi. Dia lantas menyinggung bahwa jalan itu tidak beres bertahun-tahun.

"Tadi pagi kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres, benar?" kata Jokowi kepada warga, seperti dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengungkapkan, ia mengetahui hal itu karena setiap kali mau ke arah Randublatung dan Blora, Jawa Tengah, Jokowi menemukan jalan yang rusak. 

Ia mengatakan, jalan itu cepat rusak dalam satu sampai dua tahun meski sudah diaspal karena pergerakan tanah yang dinamis.

"Hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali kalau mau ke Randublatung, ke Blora pasti lewat, begitu diperbaiki, diaspal, setahun dua tahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak," ucap dia.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sejak tahun lalu untuk memperbaiki jalan tersebut.

Perbaikan itu harus menggunakan rangka beton setebal 25 sentimeter.

"Pakai rangka beton setebal 25 cm, pakai rigid beton tadi kita coba. Milis, moge-moge mboten risak melih. Sudah dibeton setebal ini masak mau rusak lagi," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan jalan yang mudah rusak karena tekstur tanah memang harus dibeton, seperti yang dilakukan pemerintah ketika memperbaiki jalan di Lampung beberapa waktu lalu.

Ia memahami, rangka beton memang lebih mahal. Namun, jalan tersebut bisa awet bertahun-tahun.

"Memang biayanya mahal tapi awet bertahun-tahun, enggak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi," ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Basuki.

"Terima kasih Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih, saya mewakili. Terima kasih, Pak Basuki," tutur Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/23/22305301/jokowi-kritik-pembangunan-jalan-solo-purwodadi-di-jateng-yang-bertahun-tahun

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke