TPN Ganjar-Mahfud Sebut Masyarakat Adat Kerap Jadi Korban Proyek Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berjanji akan memberi perlindungan bagi masyarakat adat. 

Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sumantri Suwarno mengatakan, dalam banyak konflik agraria, masyarakat adat lebih sering dikorbankan dan harus tersingkir dari wilayah adat yang sudah dihuni beberapa generasi.

Ia pun menjamin hal itu tak lagi terjadi jika Ganjar-Mahfud memenangi pilpres.

"Keberadaan Prof Mahfud MD dengan kemampuan dan integritasnya menjadi jaminan bagi adanya penegakan hukum agar hak masyarakat adat terlindungi dan aspirasi mereka didengarkan," kata Sumantri di Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilansir Antara.

Menurut data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), anggota komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah Nusantara berjumlah 70 juta orang.

Anggota masyarakat adat itu hidup berdampingan dengan sumber daya alam, termasuk hutan adat yang meliputi luas sekitar 27 juta hektar.

Sayangnya, kata Sumantri, dalam proses pembangunan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan ataupun energi, banyak proyek pemerintah dan swasta yang mengesampingkan peran bahkan mengorbankan masyarakat adat.

Sumantri mengatakan, duet Ganjar-Mahfud akan memastikan bahwa pencapaian ketahanan pangan dan energi dalam pelaksanaannya tidak boleh menghancurkan lingkungan yang menjadi rumah dan halaman masyarakat adat.

"Pasangan Ganjar Mahfud meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat adalah tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan seksama dan tanpa kompromi," ujarnya.

Masalah terhadap masyarakat adat ini juga sebelumnya disorot oleh Mahfud MD dalam debat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Mahfud mengeklaim ada 2.587 kasus tanah adat dari 10.000 pengaduan dalam rekapitulasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Bahwa saat ini, di tahun 2024 ini, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat," kata Mahfud.

Mahfud menyebut pihaknya akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tanah adat.

Banyaknya kasus tanah adat ini, menurutnya disebabkan oleh aturan yang sudah ada tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

"Jadi ini memang masalah besar di negeri ini, ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada tinggal dilaksanakan ndak semudah itu justru Ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali," ujarnya.