Salin Artikel

Dewas Sebut Wakil Ketua KPK Komunikasi dengan Eks Sekjen Kementan, Tak Ada Bukti Aliran Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyebut Alexander Marwata melakukan komunikasi dengan eks Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono.

Adapun Alex merupakan Wakil Ketua KPK yang dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik menyalahgunakan pengaruh, selain Nurul Ghufron. Sementara, Kasdi saat ini menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi di KPK.

Anggota Dewas KPK Harjono mengaku pihaknya telah mengantongi bukti percakapan itu. Namun, Dewas tidak menemukan aliran dana.

“Sudah (mengantongi bukti komunikasi). Tidak ada (aliran dana),” kata Harjono kepada wartawan, Jumat (19/1/2024).

Harjono membenarkan dalam komunikasinya, Alex pernah meminta tolong menyangkut persoalan distribusi pupuk untuk Klaten, tanah kelahirannya. Namun, permintaan itu tidak terlaksana.

Menurut Harjono, dalam permintaannya Alex meminta Klaten mendapatkan salah satu program yang dikerjakan Kementan.

“Tolong deh klaten itu dikasih untuk program itu,” kata Harjono menirukan percakapan itu.

Harjono mengatakan, dugaan pelanggaran etik Alex ini berbeda dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Firli Bahuri.

Firli merupakan Ketua KPK yang disanksi melanggar etik berat karena berkomunikasi dan beberapa kali menemui eks Menteri Pertanian (Mentan) hingga tidak jujur mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Saat ini, kata Harjono, Dewas KPK telah memeriksa pihak dari Kementan. Namun, Alex dan Ghufron belum dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

“Masih disusun ini. Kita sampai Februari itu sudah capek,” ujar Harjono.

Ditemui Kamis (11/1/2024) lalu, Alex mengaku tidak menjalin komunikasi dengan pihak Kementan.

Alex juga menyatakan tidak ambil pusing dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik.

"Kalau yang dilaporkan saya ya sudah, saya sudah bilang, 'emang gua pikirin?'," tutur Alex saat ditemui di Gedung KPK lama.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/17141301/dewas-sebut-wakil-ketua-kpk-komunikasi-dengan-eks-sekjen-kementan-tak-ada

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke