Salin Artikel

Catatan Aktivis Antikorupsi soal Gagasan dan Komitmen Capres di KPK

Adapun ketiga calon presiden (Capres) tersebut sebelumnya menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Menurut Zaenur, Anies memiliki tawaran yang jelas dalam pemberantasan korupsi, mulai dari pengembalian independensi KPK melalui pengembalian Undang-Undang KPK baru ke yang lama.

“Juga ada janji soal mengembalikan SDM-SDM (sumber daya manusia) terbaik ke KPK gitu ya,” ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/1/2024).

Zaenur juga melihat capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan pemberantasan korupsi yang relatif sama.

Hanya saja, Ganjar lebih fokus pada digitalisasi dan penggunaan teknologi digital untuk mencegah terjadinya korupsi.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan komitmen untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

“Perampasan Aset Kejahatan itu ada kesamaan dengan 01 (Anies),” kata Zaenur.

Namun, Zaenur melihat pandangan yang berbeda dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan penyelenggara negara untuk mencegah korupsi.

Menurutnya, Prabowo memiliki tesis bahwa jika kesejahteraan meningkat maka motivasi untuk melakukan korupsi turun.

Namun, sebaliknya pada kesempatan itu Prabowo tidak membicarakan persoalan seperti RUU Perampasan Aset, Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan mengembalikan independensi KPK.

“Itu puput dibahas oleh 02. Jadi menurut saya itu juga menjadi catatan,” kata Zaenur.

Meski demikian, Zaenur juga melihat adanya kesamaan gagasan dan komitmen para capres dalam pemberantasan korupsi.

Di antaranya menyangkut janji memimpin pemberantasan korupsi dan menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai dasar untuk mengawasi para pejabat.

Baik Anies, Prabowo, maupun Ganjar sama-sama menyampaikan bahwa LHKPN penyelenggara negara dengan harta yang tidak jelas asal usulnya atau mencurigakan akan dicek.

Meski demikian, Zaenur menyayangkan tidak ada satupun capres yang menyinggung perlunya Revisi atau penambahan pasal dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Kan Undang-Undang 28 itu belum ada sanksi bagi yang tidak lapor atau bagi yang lapor tapi isi laporannya tidak benar,” tutur Zaenur.

Sebelumnya, KPK mengundang ketiga capres dan cawapres untuk mengikuti Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Dua pimpinan KPK, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron menyampaikan persoalan pemberantasan korupsi terkini.

Setelah itu, para capres dan cawapres diminta menyampaikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/18/22012041/catatan-aktivis-antikorupsi-soal-gagasan-dan-komitmen-capres-di-kpk

Terkini Lainnya

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke