Gibran Diminta Mundur dari Wali Kota Solo, TKN: Alasan Partai Pendukung Lawan agar Kuasai Birokrasi

Nusron menduga bahwa partai pendukung pasangan calon (paslon) lain tersebut ingin menguasai birokrasi jika Gibran meninggalkan kursi Wali Kota Solo.

"Itu alasan teman partai yang pendukung lawan, agar kalau Mas Gibran mundur akan kuasai birokrasi untuk pemenangan paslon yang didukungnya," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/1/2024).

Nusron lantas mengaku heran kenapa Gibran didesak mundur karena kerap cuti untuk kampanye.

Apalagi, menurut Nusron, saat ini memang sedang masuk momen tahun politik.

"Mengada-ada saja. Wong anggota DPRD-nya juga sama, pada sering kampanye juga," kata Nusron.

"Semua program (Gibran di Solo) jalan dan terkontrol dengan baik," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo mengusulkan agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mudur dari jabatannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Solo, Y F Sukasno menyusul seringnya Gibran mengajukan cuti untuk keperluan kampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Jadi kami fraksi dan beberapa pengurus melakukan kajian dan beberapa aspek. Seringnya cuti (Gibran) menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan efisien," ujarnya, Selasa (16/1/2024).

Terbaru, pada pekan ini, Gibran telah melakukan cuti selama tiga hari pada Senin (15/1/2024) hingga Rabu (17/1/2024) untuk melakukan kampenye di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya, juga disebut sering melakukan izin cuti.

"Kalau di situ dimandatkan ada yang harus ditindaklanjuti dengan perwali ya, segera perwalinya dibuat supaya perda itu bisa operasional," kata Sukasno.

"Contoh, ada perda ketenagakerjaan, tapi perwalinya belum ada, dan perda-perda lain, artinya kami menganalisa," ujarnya lagi.

Sukasno menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai tafsir dari PP No. 53 Tahun 2023, khususnya Pasal 31, di mana penafsiran cuti ini bisa diperdebatkan dan sesuai kebutuhan.

"Karena pada Pasal 36 jelas dikatakan, cuti maksimal itu satu hari dalam satu minggu. Kalau sesuai kebutuhan itu seperti apa, rancu. Kalau ternyata nanti kebutuhannya misal untuk kampanye 15 hari, atau bahkan 30 hari, bisa kacau. Jadi menurut saya pemaknaanya cuti ini harus diselaraskan," katanya.

"Sehingga kok lebih bagus kalau Pak Wali Kota mengundurkan diri, supaya bisa fokus ke kampanye, kemudian roda pemerintahan bisa berjalan," ujar Sukasno lagi.