Bantah Isu Pemakzulan Jokowi, Airlangga: Kepercayaan Publik ke Presiden Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah adanya isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga memastikan, tidak ada bahasan mengenai pemakzulan presiden di internal partainya. Begitu juga di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada, tidak ada pembahasan sama sekali di DPR," kata Airlangga di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan bahwa Jokowi didukung oleh lebih dari 80 persen partai politik yang kini berada di koalisi pemerintah.

Jajaran Koalisi Indonesia Maju yang mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga disebut mendukung Jokowi.

"Saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, Pak Presiden didukung lebih dari 80 persen, apalagi ditambah Koalisi Indonsesia Maju. Jadi kami yakin itu tidak ada," tegasnya.

Airlangga juga mengeklaim, angka kepercayaan publik kepada Jokowi sebagai Presiden RI terbilang tinggi, sehingga tak ada wacana pemakzulan.

"Tidak ada, tidak ada, tidak tercermin apapun dan dari hasil kepercayaan publik tinggi dan kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Menerima usulan dari sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100.

Para tokoh itu, di antaranya, Faizal Assegaf, Marwan Batubara dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.

Kepada Mahfud, kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga usulan menggulingkan Jokowi.

"Ada 22 orang (yang datang). Mereka menyampaikan, tidak percaya, Pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada," kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemakzulan presiden dapat terjadi apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Setelah pengajuan dilakukan, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK.

Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 7B, DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Setelah itu, MPR wajib melaksanakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.