Salin Artikel

Ganjar Sebut Pembatasan Usia dalam Lamaran Kerja Tidak Fair

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, pembatasan usia dalam lamaran pekerjaan merupakan hal yang diskriminatif atau tidak 'fair' karena mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap orang.

Ganjar mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mendapat pekerjaan karena terbentur syarat usia saat melamar pekerjaan.

"Banyak orang yang menyampaikan, 'lho pak saya masih muda pak, kok kemudian saya tidak masuk bekerja', rasanya enggak fair juga," kata Ganjar di Purbalingga, Senin (15/1/2024).

Politikus PDI-P itu berpandangan, orang-orang yang berusia muda bukan berarti memiliki kemampuan kerja di bawah mereka yang tua, begitu pun sebaliknya.

Sebab, menurut Ganjar, ukuran kemampuan bekerja semestinya didasarkan pada hasil tes, bukan usia seseorang.

Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah tersebut berjanji bakal menghapuskan batas usia pelamar kerja apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Masukan kepada kami cukup banyak terkait itu maka kami akan pertimbangkan. Masukan itu saya kira meberikan suasana fair karena kerja itu adalah hak setiap warga negara," ujar dia.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji bakal menghapus batas usia pelamar kerja jika pasangan Ganjar-Mahfud terpilih memenangi Pilpres 2024.

Mahfud menyatakan hal itu menanggapi adanya lowongan kerja di salah satu bank yang menetapkan batas maksimal usia pelamar 24 tahun.

"Kalau hanya keputusan menteri atau mungkin keputusan gubernur BI (Bank Indonesia), nanti bisa pemerintah lebih mudah untuk mengajak mengubah. Tinggal revisi undang-undang (UU) atau apa," kata Mahfud di Pasuruan, Jumat (12/1/2024), dikutip dari Antara.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/13250661/ganjar-sebut-pembatasan-usia-dalam-lamaran-kerja-tidak-fair

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke