Salin Artikel

Cak Imin: Anies-Muhaimin Menang, Kita Evaluasi Total UU Cipta Kerja

Menurut Cak Imin, aturan yang disusun dari proses omnibus law tersebut membuat buruh menjadi korban. 

"Memang omnibus law ini dibuat dalam waktu terlalu singkat. Tidak semua terekam dengan baik. Dan memang harapannya omnibus law itu mempermudah industri, lalu membuat industri padat karya, terbukanya lapangan kerja," ujar Cak Imin dalam acara "Slepet Imin" yang digelar di Xperia Collaborative Space Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Tapi kita lupa bahwa ternyata tidak semudah yang kita kira, malah buruh jadi korban dari proses kontrak kerja yang tak pasti. (Jika) Anies-Muhaimin menang, insya Allah kita evaluasi total omnibus law (UU Cipta Kerja) untuk kepentingan pekerja kita," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga mengaku mendapat banyak aspirasi soal UU Cipta Kerja.

Khususnya mengenai sejumlah pasal di UU Cipta Kerja yang tidak memberikan kesempatan luas bagi tenaga kerja.

Cak Imin mengeklaim, jika dirinya bersama capres Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pemerintah akan mengajak serikat pekerja atau buruh dan pengusaha (tripatrit) untuk duduk bersama membahas UU Cipta Kerja.

"Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit, ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan," kata Cak Imin di Gedung Juang 45, Tambun, Bekasi pada 18 Desember 2023 lalu

"Jadi, setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin juga berjanji, jika pasangan Anies-Muhaimin menang Pilpres 2024, tidak ada lagi UU horor alias menakutkan yang disahkan.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengistilahkan pembahasan UU yang dilakukan secara cepat dengan sebutan "simsalabim".

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/21383391/cak-imin-anies-muhaimin-menang-kita-evaluasi-total-uu-cipta-kerja

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke