Salin Artikel

Banyak WNA Bekerja Ilegal di Bali, Masyarakat Sampaikan Keluhan kepada Gibran

KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, berdiskusi, mendengar keluhan, dan menerima masukan dari sejumlah penggiat ekonomi di Denpasar, Bali.

Dalam acara bertajuk “Gibran Mendengar”, beberapa peserta diskusi mengeluhkan banyaknya pekerja asing yang bekerja tanpa izin. 

Para penggiat ekonomi merasa resah karena keberadaan mereka kini mulai mendominasi sejumlah sektor hiburan di Bali.

Para peserta berulang kali menanyakan izin tinggal yang dimiliki pekerja asing kepada cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto tersebut.

Gibran berterima kasih atas masukan dan keluhan yang disampaikan peserta diskusi. Dia menyebut akan mengkaji semua hal yang disampaikan.

“Saya sampaikan terima kasih. Kami akan mengkaji masukan bapak dan ibu semua,” katanya dalam acara yang dilaksanakan di pinggir pantai Discovery Mall, Denpasar, Selasa (9/1/2024).

Salah satu kegelisahan diungkapkan Sheila Marcia, eks aktris dan model yang kini melakoni pekerjaan sebagai disc jockey (DJ).

Sheila mengaku paham bila sektor pariwisata menjadi daya tarik utama Bali. Namun, ia menyayangkan jika bidang tersebut justru diisi talenta asing.

"Di Bali ini saya tahu kalau tourism itu memang nomor satu, ya. Banyak bisnis juga berjalan karena tourism," katanya dalam siaran pers.

Namun, kata Sheila, dia dan suami bekerja sebagai DJ yang tinggal di Bali merasakan banyak pekerja yang justru mengutamakan warga negara asing (WNA). 

Keluhan serupa juga disampaikan Widi, pemilik sekolah berselancar (surfing) di Bali Utara. 

Tidak hanya bersaing dengan pengusaha lokal, kini ia juga harus bersaing dengan WNA.

"Sejak pandemi Covid-19, saya merasa seperti kita itu tidak berkompetisi dengan warga sendiri, tetapi kita juga sekarang berkompetisi dengan WNA," jelasnya.

Widi mengatakan, sebagai warga negara Indonesia (WNI) dia tidak keberatan dengan banyaknya usaha di Bali. 

Menurutnya, hal itu akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi warga lokal.

Namun, dia menyayangkan apabila para WNA melakukan pekerjaan tersebut secara ilegal.

"Jadi banyak sekali WNA yang memakai visa mereka itu membuka usaha. Banyak teman-teman dari komunitas surfing mengeluh seperti itu dari WNA, working as illegal labor," jelas Widi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/10161371/banyak-wna-bekerja-ilegal-di-bali-masyarakat-sampaikan-keluhan-kepada-gibran

Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke