Pembelian Jet Tempur Mirage Ditunda, Pengamat: Perencanaan Tak Cermat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah menunda pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar memperlihatkan ketidakcermatan dalam perencanaan program pemutakhiran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara (TNI AU).

"Pembatalan ini bagi saya menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam perencanaan proses pengadaan atau akuisisi alutsista kita," kata pengamat pertahanan sekaligus kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pada Kamis (4/1/2024).

Menurut Anton, mestinya saat pemerintah sudah memperhitungkan seluruh aspek baik dari kebutuhan pengguna (TNI AU), manajemen risiko, serta kesiapan anggaran.

"Namanya dokumen perencanaan itu harus sudah memitigasi. Kita itu ada namanya aspek GRC. Governance, risk, and compliance. Jadi dalam perencanaan kita harus memenuhi 3 ini," ujar Anton.

Menurut Anton, dalam perencanaan pembelian alutsista seperti jet tempur, pemerintah dan TNI AU sebagai pengguna sudah menyertakan detail rencana program pemakaian, ketersediaan suku cadang, proses pemeliharaan serta perawatan (harwat), dan ketersediaan anggaran.

"Harus membicarakan juga ini pembiayaannya dari mana. Lah kok bisa kita sudah tanda tangan, ketika mau dieksekusi bilangnya dananya enggak ada. Fiskalnya enggak cukup. Ada ketidakcermatan," ucap Anton.

“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup kekosongan (gap) kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Jet tempur Mirage 2000-5 bekas juga disebut sebagai transisi teknologi bagi para penerbang tempur TNI AU sebelum kedatangan pesawat Rafale dari Dassault Aviation, Perancis.

Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.

Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.