Minta Pemberian Bansos Tak Dipolitisasi, Kubu Amin: Hak Rakyat, Ada Enggak Ada Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid meminta pemberian bantuan sosial (bansos) tidak dipolitisasi.

Ia mengatakan, bansos merupakan hak warga yang membutuhkan dan tidak terkait dengan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Masyarakat harus dikasih tahu bahwa itu hak mereka. Mereka berhak dapat bansos ada atau tidak ada pilpres,” ujar Hasanuddin pada Kompas.com, Kamis (4/1/2024).

Menurutnya, bansos tak boleh diklaim sebagai keberhasilan pemerintah saja. Sebab, kebijakannya diputuskan bersama dengan DPR RI.

Maka, lanjut Hasanuddin, bansos tak boleh dikaitkan dengan figur tertentu, apalagi dengan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Bansos itu kan kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR. Ketok palunya bareng, kalau ketok palunya bareng enggak boleh mengalami personalisasi. Kalau bansos mengalami personalisasi itu bukan bansos, tapi sedekah,” tuturnya.

“Bansos namanya sosial, itu berarti buah dari keputusan politik di eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu dari itu harus betul-betul tepat sasaran, dan tidak boleh diklaim oleh salah satu pihak,” papar dia.

Terakhir, ia meminta agar masyarakat kritis dan tak tergoda jika diajak untuk memilih paslon tertentu usai menerima bansos.

“Meskipun mereka dapat bansos mereka punya kebebasan memilih siapa capres yang mereka dukung, karena enggak ada hubungannya bansos itu dengan pilihan politik seseorang, baik pilpres maupun pileg,” imbuh dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta agar pemberian bansos jangan dipolitisasi.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD juga meminta pemerintah agar menunda pemberian bansos sampi Pilpres 2024 selesai.

Sementara, pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menekankan pemberian bansos tak ada kaitannya dengan pemilu karena bersumber dari APBN.

Selain itu, Ari menyatakan penyaluran bansos tak bisa ditunda karena masyarakat tidak mampu tengah menghadapi kesulitan ekonomi.