Beberapa tindakan itu kemudian menjadi temuan dugaan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
"KPU penyelenggara (pemilu), kok berkali-kali minta maaf terus ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).
"Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan lho," ujar Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lagi.
Politikus PDI-P itu lantas menyinggung soal kejadian teranyar, yaitu pengiriman surat suara secara prematur di luar jadwal kepada para pemilih di Taiwan, dan penyelenggaraan simulasi pencoblosan dengan hanya dua pasang calon presiden di atas kertas surat suara.
Ganjar menyinggung bahwa tindakan KPU seharusnya diawasi dengan lebih baik.
"Sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak terjadi kesalahan dan (agar) mereka akan memperbaiki itu," kata Ganjar.
"Maka profesionalismenya meski ditunjukkan lagi," ujarnya melanjutkan.
Dalam kasus Taiwan, KPU telah menegaskan bahwa 62.000 lebih surat suara yang dikirim di luar ketentuan akan dianggap tidak sah/rusak.
Mereka mengakui bahwa langkah itu merupakan kebijakan sepihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan untuk mengantisipasi hambatan akibat libur Tahun Baru Imlek dan menyesuaikan kondisi demografis WNI di Taiwan yang mayoritas pekerja migran.
Sementara itu, dalam kasus surat suara, KPU mengaku khilaf dan menyebutkan bahwa surat suara simulasi itu adalah dummy dan terjadi akibat human error yang tidak disengaja.
KPU mengklaim telah memerintahkan agar simulasi dengan dummy surat suara itu dihentikan sejak 29 Desember 2023.
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/13362161/sindir-profesionalisme-kpu-ganjar-penyelenggara-pemilu-kok-minta-maaf-terus