Salin Artikel

Kapolri: Penuntasan Perkara TPPO Naik 339 Persen dari 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, jumlah tahun ini meningkat sebesar 339 persen jika dibandingkan kasus yang mampu diselesaikan tahun lalu yang hanya sebesar 66 kasus.

"Satgas TPPO Polri berhasil meningkatkan kinerja penegakan hukum dimana sepanjang tahun 2023 kami berhasil menyelesaikan 290 perkara atau naik 339 persen jika dibandingkan tahun 2022 sebelum kami ditunjuk menjadi Ketua Harian Gugus Tugas," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

Listyo mengatakan, peningkatan tersebut tak terlepas dari penunjukannya sebagai Ketua Gugus Tugas Pemberantasan TPPO.

Penunjukan itu berawal dari peristiwa pengungkapan 1.213 korbn TPPO di Filipina yang berasal dari 11 negara, termasuk dari Indonesia.

"Atas temuan tersebut Polri kemudian bekerja sama dengan KBRI Manila dan Philippine National Police (PNP) dan berhasil melakukan repatriasi terhadap 226 WNI yang menjadi korban," kata Sigit. 

Listyo mengatakan, setelah ditunjuk sebagai Ketua Harian Pemberantasan TPPO, Polri langsung membentuk Satgas TPPO dan berhasil mengungkap sejumlah tersangka dan penyelesaian kasus TPPO.

"Peningkatan penyelesaian perkara ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah tersangka, dimana tahun 2023 terdapat 1.361 tersangka atau meningkat 691 persen dibandingkan 2022," katanya.

Listyo mengatakan, sejumlah perkara TPPO yang menjadi perhatian publik juga berhasil diungkap, seperti pelaku TPPO jaringan Arab Saudi dengan 15 tersangka dan 35 korban.

"TPPO jaringan Thailand dengan 2 tersangka dan 26 korban, TPPO jaringan Kamboja dengan dua tersangka dan tiga korban, serta TPPO jaringan penjualan ginjal dengan 13 tersangka dan 10 korban," tandasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/12330321/kapolri-penuntasan-perkara-tppo-naik-339-persen-dari-2022

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke