Salin Artikel

Survei Indikator Politik: Basis Jokowi yang Pilih PDI-P Menurun, Beralih ke Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik pada akhir Desember 2023 menunjukkan, basis pendukung Presiden Joko Widodo yang memilih PDI-P semakin menurun.

Berdasarkan survei tersebut, pemilih PDI-P karena alasan suka dengan Presiden Joko Widodo hanya 7,4 persen.

Suara basis Jokowi terlihat berpindah ke partai lain, antara lain PSI dan Partai Gerindra.

"Mereka yang suka Pak Jokowi yang memilih PDI-P turun tinggal 7,4 persen. Salah satu yang membuat penurunan suara PDIP adalah yang sebelumnya pilih PDI-P mulai pindah ke partai lain, di antaranya ada yang suka Jokowi tapi milihnya Gerindra," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/12/2023).

"Mungkin karena Pak Jokowi di mata responden sekarang makin mesra dengan Gerindra," imbuh dia.

Rinciannya, 13,6 persen dari total responden memilih PSI karena suka dengan Jokowi, 5,5 persen memilih Demokrat karena Jokowi, 4,2 persen memilih PKS karena Jokowi, dan 2,6 persen responden memilih Gerindra karena Jokowi.

Tak heran, tren elektabilitas PDI-P terus menurun hingga akhir tahun, usai sempat naik ketika Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Berdasarkan survei tersebut, tingkat keterpilihan PDI-P di Januari 2023 naik hingga 21,9 persen.

Namun, pada April 2023 usai masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia, angkanya menyusut menjadi 16,5 persen.

Kemudian, tingkat keterpilihan kembali meningkat menjadi 20,4 persen ketika Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Angka ini terus meningkat hingga puncaknya mencapai 23,7 persen di bulan Juli 2023.

Lalu menyusut menjadi 19,1 persen ketika survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023.

Penurunan elektabilitas partai berlambang banteng moncong putih ini berbanding terbalik dengan Partai Gerindra.

"Recover elektabilitas PDI-P terutama setelah deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik (data) sejak tahun lalu, tren Gerindra naik, konsisten naik," ucap Burhanuddin.

Berdasarkan survei yang sama, elektabilitas Gerindra sempat berada di posisi 10,3 persen pada September 2022.

Kemudian, naik mencapai 17,3 persen sekitar Juli-Juli 2023, dan kembali naik 18,2 persen ketika survei dilakukan.

Partai Golkar menunjukkan tren yang naik turun. Pada September 2022, tingkat keterpilihan partai berlambang pohon beringin ini mencapai 10 persen, lalu anjlok menjadi 6,7 persen di Januari 2023.

Perolehan elektabilitas tertinggi diraih partai ini sekitar 3-5 Desember 2023 mencapai 10,5 persen, sebelum akhirnya menyusut menjadi 9,3 persen saat survei dilakukan.

"Golkar naik turun. Sempat naik beberapa waktu lalu, dan data terakhir di kisaran 9,3 persen untuk Golkar. Untuk partai-partai lain, selisihnya tipis-tipis," ucap Burhanudin.

Burhanuddin menyampaikan, alasan kebanyakan orang atau 43,4 persen dari total responden memilih Gerindra karena suka dengan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan elektabilitas PDI-P tetap berada di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 19,1 persen.

Posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan tingkat keterpilihan 18,2 persen.

Namun, keunggulan PDI-P belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9 persen.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023 melalui telepon. Target survei adalah populasi Indonesia yang berusia 17 tahun dan memiliki telepon seluler.

Total sampel sebanyak 1.217 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) dan double sampling. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/10223761/survei-indikator-politik-basis-jokowi-yang-pilih-pdi-p-menurun-beralih-ke

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke