Cek Indikasi Transaksi Janggal Pemilu, Bawaslu: Jika Ada Kami Teruskan ke Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeklaim pihaknya tengah menelusuri apakah ada indikasi tindak pidana dalam dugaan aliran janggal dana peserta pemilu, sebagaimana tertuang dalam surat yang dikirim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada mereka.

"Jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum. Khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan," kata Bagja dalam jumpa pers, Selasa (19/12/2023).

Ia mengaku, Bawaslu akan menyampaikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) jika memang ditemui indikasi tersebut.

Pasalnya, Bawaslu secara atributif hanya diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk mengawasi dana kampanye.

Sementara itu, dana kampanye ditampung secara khusus dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan dilaporkan oleh peserta pemilu melalui Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan-Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Di luar itu (dana kampanye), kami rasa bukan kewenangannya Bawaslu juga untuk ikut dalam itu. Dalam hal tersebut, kami akan meneruskannya kepada KPK, polisi dan kejaksaan," tambah Bagja.

Pun, ia menjelaskan, dalam nota kesepahaman yang diteken Bawaslu dan PPATK, PPATK akan memberi informasi untuk ditindaklanjuti Bawaslu jika informasi itu berkaitan dengan RKDK atau rekening dana pemilu.

"Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau berkaitan dengan persoalan partai politik, dana (non kampanye) dan lain-lain itu bukan kewenangan kami," kata Bagja.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa dalam surat terkait transaksi janggal dari PPATK, terdapat disclaimer bahwa data tersebut "sangat rahasia", "tidak boleh disampaikan kepada publik", dan "tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum".

Oleh karena itu, Bagja mengaku Bawaslu tidak bisa mengungkap isinya kepada publik, karena bisa menimbulkan "persoalan besar" berkaitan dengan status kerahasiaan dokumen tersebut.

"Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal," ucap Bagja.

Bawaslu hanya mengimbau peserta pemilu supaya memasukkan seluruh pengeluaran dan pemasukan dana kampanye ke dalam RKDK.

Ia mengingatkan, jangan sampai RKDK yang telah dibukakan untuk peserta Pemilu 2024 tidak terdapat aktivitas sama sekali, padahal kegiatan kampanye jalan terus.

"Di antaranya dengan memastikan pembukaan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, meliputi laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dana kampanye, disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan," pungkas Bagja.